Mencuat Dugaan Penyalahgunaan Dana BKK Panas Bumi di Desa Sukalaksana Garut

NARASINEWS.ID - Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Panas Bumi di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut menjad perbincangan. Warga menduga ada penyalahgunaan dana tersebut.

Hal itu diketahui berdasarkan pernyataan salah seorang warga yang enggan disebut identitasnya. Dia mengatakan bahwa keberadaan BKK Panas Bumi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

Bahkan muncul dugaan bahwa realisasi dari bantuan tersebut hanyalah kamuflase. Karena sempat beredar di masyarakat bahwa pihak terkait selalu memberikan alasan dana tersebut digunakan untuk kepentingan Desa Wisata Saung Ciburial.  Padahal diketahui bahwa wisata tersebut mulai berdiri dari tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2018 oleh gubernur Jawa Barat.

Apakah dibenarkan pemanfaatan dana BKK Panas Bumi digunakan untuk kepentingan Desa Wisata?

Sekretaris Desa Sukalsaksana, Ricky, saaat ditemui Tim Media Narasinews.id pada Jumat (14/2/2025) menyatakan bahwa  BKK Panas Bumi di Tahun 2023 mencapai Rp241.347.000. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kegiatan. Yakni untuk pembangunan MCK di tempat wisata Saung Ciburial dan pembangunan lesehan Saung Ciburial.

"Kebetulan Desa kami disebut sebagai tempat wisata 'Desa wisata Saung Ciburial'  yang dikelola oleh badan usaha milik desa (Bumdesa) yang menjadi PAD desa. Jadi Dana Bantuan Keuangan Khusus Panas Bumi TA 2023 kami gunakan untuk pembangunan fasilitas di Desa Wisata Saung Ciburial kepada Bumdesa," ungkapnya.

Meski demikian Sekretaris Desa mengakui bahwa dana BKK panas bumi memang seharusnya untuk masyarakat yang terkena dampak di wilayah kerja pertambangan (WKP).

"Iya sih permasalahannya ada. Harusnya untuk warga masyarakat yang terkena dampak di wilayah kerja pertambangan (WKP). Tetapi ini sudah hasil musyawarah," ujar Ricky.

Sejumlah Peraturan Terkait BKK Panas Bumi

Tim Media Narasinews.id menemukan sejumlah aturan yang masih ada kaitannya dengan pengelolaan dana di desa termasuk BKK Panas Bumi. Di antaranya Perbup 219 tahun 2022. 

Di mana dalam Perbup tersebut isinya di antaranya adalah penjelasan bahwa bantuan keuangan dari bonus produksi Panas Bumi untuk desa di Kabupaten Garut. Perbup ini juga mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan. 

Selain itu Kabupaten Garut juga memiliki Perbup Nomor 63 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari bonus produksi panas bumi.  Berikut adalah beberapa informasi terkait bantuan keuangan dari bonus produksi panas bumi di Kabupaten Garut:

Bantuan keuangan dari bonus produksi panas bumi dapat diberikan kepada desa. 

Bantuan keuangan ini bersumber dari bonus produksi panas bumi. 

Sementara tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ini diatur dalam Perbup Nomor 219 Tahun 2022. 

Sedangkan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ini juga diatur dalam Perbup Nomor 63 Tahun 2020.