Wali Murid SMP Islam Mayangan Keluhkan Pencairan Dana PIP, Diduga Ditarik Pihak Sekolah hingga Rp650 Ribu

Narasinews.id, JEMBER - Wali murid di SMP Islam Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, mengeluhkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima. 

Pasalnya bantuan sebesar Rp750 ribu  tersebut diminta pihak sekolah sebesar Rp650 ribu. Sehingga para siswa penerima PIP hanya menerima uang sebesar Rp100 ribu.

Salah satu wali murid di SMP Islam Mayangan yang enggan disebut namanya ini mengungkapkan, setelah melakukan pencairan bantuan PIP di Bank BRI, siswa penerima PIP diminta untuk berkumpul di sekolah sambil membawa uang yang baru dicairkan serta buku tabungan. 

"Terus ngomong gurunya, diminta semua (Rp750 ribu -red). Katanya untuk semua murid dibagi-bagi. Untuk pembayaran buku, seragam olahraga, sama almamater itu. Dan Rp750 ribu itu dipotong Rp650 ribu, terus dikasihkan Rp100 ribu," ujarnya, Jumat (14/10/2022).

YUK BERSUARA ✍️:

• Instagram Narasinews.id (Klik di Sini dan Kirimkan Informasi, Temuan, Kisah atau Pengalaman Pribadi) 

Padahal pemerintah pusat memberikan batuan tersebut, lanjut dia, untuk kebutuhan belajar siswa. Seperti membeli sepatu, buku, seragam, hingga uang saku selama sekolah. 

"Kenapa itu diminta sama sekolah? Katanya sekolah itu gratis. Kayak olahraga, almamater itu katanya gratis. Tapi ternyata kok enggak, dan masih ada potongan kayak gini," keluhnya.

Dia melanjutkan, ada sekitar 20 siswa SMP Islam Gumukmas penerima PIP yang telah mencairkan uangnya di Bank BRI. "Itu kelas 8A sama 8B jadi satu. Kalau 1A dan 1B nggak tahu, soalnya habis ada pengumpulan itu besoknya ada pengumpulan lagi," tegasnya.

Dia melanjutkan, alasan pihak sekolah menarik uang PIP Rp650 ribu untuk meringankan beban semua siswa. "Seperti buku itu harganya Rp200 ribu, jadi cuma bayar Rp100 ribu. Kalau tandatanganya saya sendiri tidak ada apa-apa, cuma tanda tangan wali murid. Hanya nama saja, isinya tidak ada," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMP Islam Mayangan, Hafid, mengklaim sebelumnya sudah mengumpulkan wali murid terkait penggunaan PIP. "Untuk program seperti ini, kalau dikelola sendiri (dipegang siswa -red) dulu saya dapat komplain dari wali murid yang lain. Karena yang dapat PIP dan yang tidak dapat lebih banyak yang tidak dapat," ucapnya.

Oleh karena itu, dalam penggunaan PIP, kata Hafid dikelola untuk kepetingan semua siswa. Supaya tidak terjadi kecemburuan sosial antara penerima bantuan dan yang tidak. 

"Untuk kebutuhan murid bersama, cuma kalau dikelola oleh Komite. Jadi yang dapat bisa membatu temannya. Begitu juga ditahap selanjutnya, sehingga yang tidak dapat memperoleh manfaat yang sama,"pungkasnya. (*)

*Reporter : Imam Tahrir | Editor : Fathur Rozi