PMII Bondowoso Tolak RUU TNI, Khawatirkan Kembalinya Dwifungsi Militer

NARASINEWS.ID - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Revisi ini berpotensi mengembalikan dwifungsi militer seperti pada era Orde Baru.

"Kami menolak revisi UU TNI karena bertentangan dengan reformasi TNI dan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI," kata Riski Yanto, Ketua Bidang Advokasi dan Gerakan PC PMII Bondowoso saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).

PMII Bondowoso juga mengkritik proses pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel. Mereka menilai bahwa hal ini menunjukkan pemotongan anggaran yang tidak transparan.

"Kami mendesak DPR dan Presiden untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI dan membuka ruang partisipasi publik untuk memastikan bahwa aturan baru tetap mendukung supremasi sipil, demokrasi, dan HAM," tegas Riski Yanto.

Selain itu, PMII Bondowoso juga khawatir bahwa revisi UU TNI ini dapat memperbesar dominasi militer dalam kebijakan nasional, menggerus profesionalisme, dan independensi TNI. 

"Kami juga mengkhawatir bahwa revisi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang ada di dalam tubuh TNI" pungkasnya.