Korban Dugaan Pelecehan oleh Pejabat Kominfo Ngadu ke Dewan, Sejumlah Aktivis Beri Pendampingan

SITUBONDO, NARASINEWS.ID - Kasus dugaan pelecehan menimpa UF, warga Kecamatan Panji. Wanita berhijab ini mengaku menjadi korban pelecehan melalui chat whatsApp oleh salah seorang pejabat di Dinas Kominfo Kabupaten Situbondo. 

Di mana pejabat tersebut kerap kali mengirimkan pesan yang menurut korban kurang etis. Seperti ajakan nakal bahkan penyampaian terkait keinginannya untuk memeluk korban. 

Hal tersebut membuat UF risih dan malu. Karena itu, dia langsung mengambil sikap. Di antaranya mendatangi Kantor DPRD Situbondo untuk mengadukan chat dari pejabat tersebuttersebut, Senin (9/10/2023). 

Kedatangan UF ke DPRD didampingi oleh aktivis yang tergabung dalam Kelompok Peduli Moral (KPM). Para aktivis tersebut sengaja ikut datang ke Kantor DPRD sebagai bentuk support terhadap upaya korban mengadukan sikap pejabat di Dinas Kominfo Situbondo itu. 

Koordinator Kelompok Peduli Moral (KPM), Izzul Mutttaqin, mengatakan bahwa keberanian UF datang ke Kantor DPRD Situbondo untuk mengadukan pejabat yang diduga melakukan pelecehan itu merupakan langkah yang tepat. Hal tersebut diharap juga bisa menjadi contoh wanita-wanita lain di Kabupaten Situbondo untuk tidak takut buka suara jika merasa menjadi korban pelecehan. 

"Pelecehan itu banyak bentuknya. Ada pelecehan dengan sentuhan langsung seperti memegang area sensitif korbannya. Ada juga pelecehan yang dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp. Misalnya dengan mengirimkan chat dengan isi yang tidak pantas, atau mengirim gambar yang berisi konten pornografi," ujarnya. 

Kebutulan, kata Izzul, persoalan yang diadukan oleh UF berbentuk dugaan pelecehan melalui media sosial WhatsApp. 

"Jadi ada tulisan yang dianggap tidak layak atau tidak pantas dikirimkan. Apalagi yang mengirim adalah pejabat publik. Di mana seharusnya pejabat tersebut memberikan contoh yang baik sebagai pelayan rakyat, bukan malah mengirimkan pesan yang tidak-tidak," ujarnya. 

Dengan adanya pelaporan tersebut, Izzul berharap ada intervensi dari Komisi IV DPRD Situbondo agar Pemerintah atau pihak terkait segera mengambil tindakan terhadap pejabat yang diadukan. 

"Dan Alhamdulillah, tadi respon dari DPRD sangat positif. Para wakil rakyat di Komisi IV tersebut tampak begitu antusias dan semangat dalam memproses dugaan pelecehan itu. Bahkan pihak dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) dipanggil dan mereka datang ke Kantor DPRD," ucapnya

. 

SIKAP KOMISI IV DPRD

Respon dari Komisi IV DPRD Situbondo cukup positif. Wakil rakyat ini berjanji untuk terus mengawal persoalan tersebut. 

Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, H Sahlawi, menyampaikan terimakasih atas sikap Kelompok Peduli Moral yang memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan moralitas. 

"Mudah-mudahan ini menjadi atensi kepada semua OPD-OPD, akan memperbaiki moral yang tidak baik menjadi baik. Saya banyak terimakasih kepada teman-teman atas pengaduannya ini," ujarnya. 

H Sahlawi juga menjanjikan langkah kongkrit terkait persoalan tersebut. "Pasti ada langkah yang kongkrit apa yang disampaikan tadi itu. Sepeda motor saja gak pakai helm kan pelanggaran sudah. Pasti kalau ada pelanggaran ada sanksinya," terangnya

. 

EVALUASI BUPATI SITUBONDO

Kepada awak media, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H Tolak Atin justru berpandangan bahwa sikap Kelompok Peduli Masyarakat yang datang ke DPRD mendampingi UF ada hubungannya dengan sikap Bupati. Di mana kedatangan korban dan aktivis ke Kantor DPRD dilakukan karena belum ada sanksi nyata terhadap pengaduan sebelumnya yang dilakukan oleh korban. 

"Terjadinya ini mungkin karena tidak ada respon pengaduan pertama oleh korban kepada Pak Bupati. Kalau sebenarnya Pak Bupati mau merespon terhadap kondisi yang ini berkaitan dengan moral, maka ini tidak akan mejadi melebar. Cukup selesai sebenarnya kalau Bupati respon. Karena Bupati tidak respek maka kondisinya seperti ini," ujarnya. 

Lebih jauh, H Tolak berharap, jika persoalan ini bersangkutan dengan ASN atau pejabat di lingkungan pemerintah daerah, Pak Bupati sebagai pembina kepegawaian seharusnya cepat tanggap. 

"Saya berharap sekali lagi Pak Bupati tanggap terhadap permasalahan ASN sebagai pembina kepegawaian di Kabupaten Situbondo," jelasnya.

Dari pihak BKPSDM sendiri masih belum ada keterangan. Jurnalis Narasinews.id masih terus berusaha menghubungi Kepala BKPSDM terkait persoalan ini. (long/liz)