Mendagri Tekankan Dua Hal Strategi Pengendalian Inflasi

Jakarta, Narasinews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan dua hal strategi pengendalian inflasi. 

Demikian diungkap dalam  rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/10/2023).

“Kita tahu di Indonesia menangani inflasi berdasarkan fokus daerah, mana yang naik kita tekan. Daerah yang sudah bagus inflasinya, terkendali di bawah nasional berusaha diturunkan, dan kita fokus kepada komoditas apa yang memicu kenaikan di daerah itu,” kata Mendagri.

Untuk itu, paparan dari berbagai stakeholder dalam Rakor pengendalian inflasi dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk menentukan situasi di tiap daerah, apa masuk kategori inflasi tinggi atau rendah.

Selain itu, Pemda diharapkan pula melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk melakukan pendataan. 

Selanjutnya, perlu dilakukan pengecekan di pasar-pasar oleh Satgas Pangan daerah.

“Jadi dua, tempat dan komoditas apa penyumbang kenaikan, itu strategi besar kita. Nah saat ini mungkin kita sudah tahu ada beberapa komoditas minggu lalu yang jadi atensi kita yaitu beras, beras dan kemudian juga gula pasir, jagung. Nanti siang ada rapat spesifik masalah gula pasir dan jagung, dipimpin langsung Pak Presiden,” ujarnya.

Mendagri, menjelaskan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, inflasi mesti ditangani intens dan berkesinambungan karena sifatnya yang dinamis. Pasalnya, jika sekali inflasi tak terkendali, maka akan semakin sulit mengendalikan.

Selain Rakor dengan daerah, di tingkat pusat juga dilakukan Rakor bersama para menteri atau kementerian/lembaga (K/L) terkait. 

Menurutnya, Rakor pengendalian inflasi banyak memberi manfaat bagi kepala daerah dan jajaran penegak hukum seperti Polri/TNI dan Kejaksaan. 

Dengan cara itu, praktik penyimpangan, seperti penumpukan barang hingga mafia pangan, baik di tingkat nasional maupun lokal dapat diantisipasi.

“Ini menyangkut hal yang sangat mendasar yaitu masalah pangan, barang, dan jasa. Ini kegiatan kita yang rutin dilakukan mingguan ini banyak mendapat apresiasi. Bukan hanya di kalangan kabinet, tapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga dari DPR, semua mengetahui, termasuk pelaku usaha mengetahui,” tegasnya.

Menurut data BPS angka inflasi year-on-year (y-o-y) bulan September 2023 terhadap September 2022 sebesar 2,28 persen. Artinya, inflasi masih terkendali. Namun, Mendagri mengingatkan kepada semua stakeholder agar jangan sampai terlena. Pasalnya, berkaca pada September tahun lalu, inflasi terjadi cukup tinggi mencapai 6 persen akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau kita ingin melihat bagaimana tren inflasi, artinya tren kenaikan harga barang/jasa, lebih baik mengambil data inflasi tahun kalender sebesar 1,63 persen, artinya kenaikan yang cukup lumayan. Kemudian kita melihat inflasi dari bulan ke bulan, dari bulan Agustus ke bulan September naiknya berapa, 0,19 persen,” ungkapnya.

Mendagri mewanti-wanti agar angka inflasi itu terus diantisipasi seiring terjadinya puncak El Nino, pada September- Oktober. 

Fenomena iklim itu diprediksi baru akan melandai pada November. Adapun puncak El Nino dapat membawa berbagai dampak, seperti kekeringan air hingga kebakaran hutan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap turunnya produksi pangan.

“Artinya kita harus bersiap-siap untuk mencari solusi yang lain, mencari solusi mengenai masalah beras, mencari solusi mengenai masalah gula pasir, jagung,” tandasnya.