Jamin Kesehatan Masyarakat,Anggota Dewan Ajak Pemkab Banyuwangi Capai UHC

Narasinews.id, BANYUWANGI - Asa mewujudkan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tampaknya kini tengah menjadi babak perjuangan baru bagi Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Moh Basir Khadim.

Dalam sejumlah pertemuan rapat hingga pembahasan alokasi anggaran di Lingkungan Pemkab Banyuwangi juga sudah mulai dia usulkan. Entah sebab apa, gagasan yang disampaikan Basir Khadim untuk membawa Banyuwangi mencapai Universal Health Coverge (UHC) belum diamini sebagian besar pejabat teras Pemkab Banyuwangi. 

Padahal untuk mencapai UHC, sebuah daerah harus mencapai kalkulasi sebesar 95 persen masyarakat mengikuti program jaminan kesehatan BPJS. Saat ini Banyuwangi mencapai 65 persen masyarakat mengikuti program BPJS, artinya tinggal 30 persen lagi menuju UHC.

"Banyuwangi masih 65 persen, kemungkinan besar tahun depan bisa meningkat kurang lebih 10 persen. Sehingga tinggal 20 persen lagi kita bisa mencapai UHC," kata Basir Khadim, Jumat (9/12/2022).

Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UHF sendiri menurut WHO, adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif. Disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya

Lebih lanjut, WHO juga mengingatkan bahwa

UHC bukan jaminan kesehatan tidak terbatas atau pengobatan gratis. UHC bukan semata tentang pembiayaan kesehatan, namun mencakup pengelolaan semua komponen sistem kesehatan. UHC bukan hanya terbatas pada pembiayaan layanan kesehatan dasar minimal, namun harus meningkatkan cakupan pada saat sumber daya sudah makin baik.

UHC bukan hanya mencakup kesehatan perorangan, namun mengupayakan kesehatan masyarakat termasuk promosi kesehatan, penyediaan air bersih, pengendalian nyamuk, dsb.UHC bukan hanya mengenai peningkatan kesehatan, namun juga langkah menuju ekuiti, prioritasi pembangunan, serta inklusi dan kohesi sosial. (CID)

Dalam sejumlah kesempatan, Basir sudah memberikan opsi terbaik kepada pemerintah daerah, termasuk menggunakan dana PAD dari dua rumah sakit yang dimiliki Pemkab Banyuwangi untuk membiayai sisa masyarakat yang masih belum mengikuti BPJS. Sehingga bisa mencapai 95 persen untuk kepentingan jaminan kesehatan masyarakat Banyuwangi di seluruh wilayah Indonesia. 

"Misal 20 persennya bisa dibayar oleh pemerintah daerah, maka Banyuwangi akan mencapai UHC, sehingga di manapun masyarakat Banyuwangi membutuhkan jaminan kesehatan, semua bisa teratasi," ujar Basir.

Basir menyebut, PAD yang disetor oleh dua rumah sakit milik Pemkab Banyuwangi bisa mencapai angka 200 miliar setiap tahunnya. Dari situ, kebutuhan asuransi sudah bisa diselesaikan.

20 persen dari 1.7 juta kurang lebih mencapai 340.000 jiwa. Dalam satu bulan per orang membutuhkan Rp 37.000, dalam satu tahun Rp 444.000. Rp 444.000 dikatakan sebanyak 340.000. Sehingga total kebutuhan pembiayaan asuransi BPJS yang dilimpahkan kepada Pemkab Banyuwangi mencapai Rp 150.960.000.000. Artinya masih ada sisa jika pembayarannya menggunakan alokasi anggaran dari OAD dua rumah sakit besar di Banyuwangi. 

Saat ini, sejumlah kota-kota besar sudah mencapai UHC, seperti Kota Medan yang dipimpin Bobby Nasution, kemudian Kota Probolinggo, Sampang hingga kota-kota lain di Indonesia.

"Dari awal sudah saya sampaikan jika Banyuwangi harus mengejar capaian UHC sebelum kota-kota lain. Sekarang sudah banyak kota-kota lain yang sudah mencapai. Ayolah kita mulai untuk mencapai program ini, langkahnya bagus kok, masyarakat tidak kebingungan lagi berobat misal sudah UHC, tinggal tunjukkan KTP saja, asal alamat Banyuwangi sudah bisa berobat dan dijamin di mana saja," cetus Basir Khadim yang juga Ketua DPC PPP Banyuwangi.  (*) 

*Reporter : Habibi | Editor : Fathur Rozi