Dugaan Kebohongan Formasi PPPK di Situbondo Terbongkar

SITUBONDO, NARASINEWS.ID - Dugaan adanya kebohongan dalam pengakuan Kepala BKPSDM terkait tidak adanya pengajuan formasi PPPK di tahun 2023 terbongkar. Pejabat BKPSDM Situbondo mengakui bahwa pihaknya menginput formasi guru dan disubmit sejumlah 132.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H Tolak Atin. Politisi PKB ini mengabarkan hal tersebut kepada Narasinews.id melalui pesan WhatsApp.

"Bede se ngako ka Pak Sekda (ada yang mengaku ke Pak Sekda) Pejabat BKPSDM, kalau benar sudah nginput formasi PPPK guru dan disubmit sejumlah 132," urai H Tolak Atin kepada Narasinews.id, Sabtu (17/6/2023). 

Tentu pengakuan Pejabat BKPSDM Situbondo ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri. Di mana kepala BKPSDM sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada pengajuan PPPK di tahun 2023. Padahal ketika dicek ke Kemendikbud oleh Komisi I dan IV DPRD Situbondo, ditemukan adanya pengajuan formasi PPPK di tahun 2023 dari Kabupaten Situbondo. 

Hal tersebut yang kemudian membuat berang para wakil rakyat. Anggota DPRD menilai pemerintah tidak terbuka dan terkesan berbohong terkait kabar tidak adanya pengajuan formasi PPPK di tahun 2023.

Namun sayang, Sekda Situbondo, Wawan Setiawan, tidak menjawab saat dihubungi Narasinews.id via panggilan telepon sekitar pukul  15.19, Sabtu (17/6/ 2023). Begitu juga dengan Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri. Dia juga tidak merespon saat dihubungi sekitar pukul 15.23. 

Alhasil, belum diperoleh data yang memperkuat adanya pengakuan dari Pejabat BKPSDM terkait pengajuan formasi PPPK di tahun 2023 itu. 

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Situbondo menyampaikan kekecewaannya karena merasa dibohongi oleh Pemerintah Daerah. Sebab sebelumnya disampaikan bahwa tahun 2023 tidak ada pengajuan formasi PPPK. Namun setelah dikonfirmasi ke Kemendikbud, ternyata terdapat data pengajuan formasi PPPK untuk tahun 2023.

Sikap Ketua Komisi I DPRD Situbondo ini pun memancing reaksi sejumlah pihak. Salah seorang aktivis yang kerap kali memperhatikan isu-isu politik bahkan meminta Pemerintah Daerah untuk meminta maaf jika terbukti berbohong. (skd/liz).