Calon Bupati Malang, Petahana Tidak akan Dapat Rekom PDIP?

NARASINEWS.ID | MALANG - Bursa Calon Bupati Malang jelang kontestasi pemilihan kepala daerah (PILKADA) 2024 mulai menghangat terkait siapa yang bakal mendapatkan rekomendasi partai untuk maju dalam Pilkada mendatang.

Menjawab pertanyaan publik tersebut, Jaringan Pemuda untuk Demokrasi (JAMPUD) bersama sejumlah jurnalis gelar dialog Otak-Atik Rekom Bupati, Bumbung Kosong Atau Tanpa Petahana di Sekber Pendoposatu Jl. Kapi Minda raya, Mangliawan, Pakis Kabupaten Malang. Jum'at (14/06/2024) malam.

Diskusi publik menghadirkan narasumber dari beberapa partai diantaranya Abdul Qodir (Adeng) Wakil ketua DPC PDI-P kabupaten Malang, Zia'ul Haq Sekretaris DPC Gerindra kabupaten Malang, Kuncoro Sekretaris DPC PKB kabupaten Malang, Amarta Faza Sekretaris DPD Nasdem serta menghadirkan Baihaqi Siroj dari Accurate research and Consulting Indonesia (ARCI).

Ketua JAMPUD Agus Sadullah sebagai pemantik menjelaskan jika keputusan rekom Bacalon Bupati bergantung pada keputusan DPP partai yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024.

Dirinya berpendapat bisa jadi petahana saat ini bisa mendapat rekom dan muncul sebagai Bacalon Bupati dari PDI-P yang selanjutnya berkoalisi dengan partai-partai yang lain.

"Atau kemudian petahana tidak mendapatkan rekom dari PDI dan pindah ke partai-partai lain, persoalannya adalah bagaimana elit-elit partai di tingkat kabupaten DPC, DPW dan DPP hari ini akan melakukan pemetaan di kabupaten Malang," ujarnya.

Ketua JAMPUD lantas berargumen bisa saja Petahana yang saat ini justru direkom partai lain, "Semisal oleh DPP PKB tapi apakah kemudian calon-calon PKB yang dimunculkan hari ini mau dijadikan N2, karena PKB bisa mengusung sendiri," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Abdul Qodir Wakil ketua DPC PDI-P kabupaten Malang yang notabene Petahana saat ini merupakan kader PDI-P, dan dalam kontestasi mendatang kemungkinan ada dua Bacalon Bupati dari PDI-P yang sama-sama menunggu rekomendasi DPP siapa yang bakal mendapat rekom partai.

"Adanya dua calon PDI-Perjuangan bisa membuka ruang kepada partai-partai politik di luar PDI perjuangan, untuk terus bersama melanjutkan kerjasama politik," ungkapnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Adeng menyampaikan analisis JAMPUD tidak hanya berbicara pada tataran siapa yang akan berkuasa.

 "Se-dominan apa partai politik tapi juga  memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpikir yang ideal, supaya kita bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul mampu menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di kabupaten Malang," ucapnya.

Dirinya berpandangan dalam membangun pemerintahan harus berasaskan gotong royong, karena politik tidak bisa dilakukan orang perorang.

"kami berharap dengan teman-teman yang berada di luar PDI perjuangan untuk terus bersama," lugasnya.

Sementara Sekretaris DPC Gerindra kabupaten Malang Zia'ul Haq menanggapi kemungkinan petahana lawan Bumbung kosong bisa saja terjadi, kemungkinan dua tiga pasangan bisa saja yang terpenting bupati terpilih mampu menjadi jembatan masyarakat dan bisa menjawab persoalan.

Zia'ul Haq juga berpendapat jika UHC sebenarnya bagus dan harapanny semua masyarakat miskin itu tercover oleh APBD kabupaten Malang.

"Yang menjadi persoalan itu ketika ada UHC masyarakat tiba-tiba jadi miskin, yang kemarin itu mandiri, tiba-tiba berhenti jadi mandiri lalu mengajukan yang dibiayai oleh APBD, makanya pada waktu evaluasi kita minta stop, jika caranya seperti ini APBD bisa jebol," jelasnya.

Pelayanan publik seharusnya berbasis desa dan sudah tidak lagi berbasis dinas dan Pelayanan berbasis desa yang memang harus diberikan.

"Itu kalo saya bupatinya," kelakar Zia Yang di sambut riuh Malang bahagia, karena selalu ada kejutan di politik saya minta untuk meyakinkan masyarakat bahwa partai merupakan jembatan masyarakat, untuk menuju pendopo satu.," lanjut Zia.

Selanjutnya Amarta Faza Sekretaris DPD Nasdem kabupaten Malang kesulitan jika harus memuaskan semua orang, karena setiap kebijakan publik pasti menuai pro dan kontra,  

"Pemimpin kedepannya ini harus punya fokus terkait ke beberapa permasalahan inti yang ada di pemerintahan kabupaten Malang." tandasnya," ucap Faza.

Berbicara pemerintahan kabupaten Malang, Kuncoro Sekretaris DPC PKB kabupaten Malang menjawab semua tidak lepas dari yang namanya APBD.

Kuncoro membanding APBD kabupaten Malang dengan Kota Malang dan Batu, dan idealnya APBD kabupaten Malang seharusnya di angka 10 Triliun.

"Ketua umum kami senantiasa menyampaikan berpolitik itu harus riang gembira dengan pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, diproses dan di hasil," jelas Kuncoro.

Kuncoro sependapat jika politik itu adalah seni dari segala ketidak mungkinan dari sesuatu yang tidak mungkin bisa juga mungkin.

"Bisa petahana tidak direkom oleh semua partai atau petahana landing dengan bumbung kosongnya itu bisa saja terjadi," singkatnya.

Kuncoro justru bertanya apa yang terjadi hari ini karena banyak tanda-tanda mengarah ke sana, contohnya Gerindra yang partai besar partai pemenang nasional, punya presiden kok tidak dari awal kok tidak memproklamirkan calonnya termasuk Golkar yang tidak memunculkan calonnya.

"Seharusnya ada 3 atau 4 pasang calon di kabupaten Malang, sehingga demokrasi bisa berjalan sedemikian indahnya dan bisa saling rangkul, siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik untuk kabupaten Malang yang bisa menjawab semua keluhan dan kebutuhan masyarakat bila dibutuhkan pemerintah harus hadir," Pungkas Kuncoro.