100 Miliar untuk Warga Terdampak BBM, Siapa Saja yang Dapat?

Narasinews.id, KEDIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Jumlahnya mencapai Rp100 miliar.

Menurut Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, semua itu pihaknya lakukan demi menguatkan daya beli masyarakat. Sekaligus mencegah terjadinya inflasi daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Kediri dalam rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri, Selasa pagi (6/9/2022). Menurutnya, Pemkab Kediri tengah menyiapkan langkah-langkah strategis terhadap dampak kenaikan BBM. Salah satunya akan memberikan subsidi kepada pekerja transportasi umum yang mengangkut bahan-bahan pokok.

“Kita akan mensubsidi kebutuhan BBM yang digunakan oleh transportasi umum yang mengangkut bahan-bahan pokok,” terang Mas Dhito.

Dari dana subsidi Rp17 Miliar yang telah tersedia saat ini, kata Mas Dhito, akan ditambah alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp73 Miliar. Sasarannya sebanyak 91.000 penerima manfaat.

“Kurang lebih Pemkab mengalokasikan Rp100 Miliar untuk penanggulangan inflasi daerah,” tuturnya.

Selain bantuan untuk transportasi umum pengangkut kebutuhan pokok dan BLT tersebut, pihaknya juga mengambil langkah strategis lain. Seperti membuka lebar lapangan pekerjaan. Termasuk melalui padat karya di lingkup desa.

Di samping itu, bupati muda yang gemar mengendarai Vespa ini juga meminta kepada Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik) untuk mengambil langkah kongkrit guna mencegah terjadinya inflasi di daerahnya.

Pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menargetkan penyaluran subsidi bisa mulai dilakukan sejak tanggal 15 September mendatang.

“Saya minta setiap SKPD untuk menyusun program kegiatan. 15 September sudah mulai pencairan,” terang bupati berkacamata itu.

Dalam penyusunan program yang dimaksud, Mas Dhito mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja dengan hati dan cepat. Bahkan pihaknya meminta agar jajarannya tidak mengenal hari libur untuk mencegah inflasi ini.

“Artinya, waktu kita hanya 10 hari kerja. Dan saya minta kepada seluruh SKPD untuk tidak mengenal hari libur,” pintanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut menambahkan, dana desa juga dapat digunakan untuk pengendalian inflasi. Sehingga daya beli masyarakat desa tetap terjaga.

Namun mas Dhito akan tetap memantau pengunaan dana desa. Jika ditemukan penyelewengan dalam penyaluran subsidi, pihaknya akan memberikan sanksi berat. coretan rakyat

“Saya imbau kepada seluruh kepala desa yang memberikan BLT untuk tidak melakukan penyelewengan. Terutama kepada perangkat-perangkatnya. Kalau sampai ada penyelewengan, kami yang ada di Pemerintah Kabupaten tidak akan memberikan ruang maaf,” tegasnya.

Tak hanya pihak desa, peringatan keras ini juga ditujukan kepada seluruh kepala SKPD dan stafnya.

“Jika nanti ada SKPD ataupun dari staff SKPD yang melakukan penyelewengan, maka akan kita berikan sanksi berat,” pungkasnya. (*/ADV)

*Reporter: Fony Fedho P | Editor: Izzul Muttaqin