Zainuri Tantang Arifin Mundur dari Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Ini Masalahnya

SITUBONDO, NARASINEWS.ID - Sikap Ketua Komisi III DPRD Situbondo yang memilih vakum dan enggan banyak berkomentar terkait kasus dugaan aliran dana ke Anak Bupati Situbondo melalui jasa media mendapat sorotan dari pengacara senior di Situbondo, Zainuri Ghazali. Mantan Ketua Peradi Situbondo ini meminta anggota DPRD yang tidak bisa menyuarakan kepentingan rakyat untuk mundur dari jabatannya. Apalagi jika sikap tersebut terjadi karena kekhawatiran atau ketakutan terhadap Bupati Situbondo. 

"Saya sebagai rakyat sangat kecewa. Karena mereka itu ketika diberi mandat oleh  rakyat menjadi wakil rakyat, mestinya sesuatu yang terjadi, apapun yang menyangkut orang banyak, apalagi menyangkut anggaran keuangan yang itu notabenenya dikumpulkan dari uang rakyat, ini mestinya kan harus respon. Bukan malah membiarkan sebaliknya. Ini perlu dipertanyakan ada apa kok seperti ini," ujarnya. 

Karena DPRD memiliki tugas dalam hal tersebut. Paling tidak melakukan klarifikasi terkait adanya dugaan aliran dana jasa media yang mengalir ke Anak Bupati Situbondo. 

"Paling tidak melakukan klarifikasi. Mengundang mereka yang berkompeten, yang ada kaitannya dengan aliran dana yang katanya itu ada indikasi diberikan kepada anak sang Bupati untuk dikalirifikasi. Supaya juga ada kejelasan titik benarnya. Atau biar masyarakat itu tidak hanya menduga-duga dalam persoalan ini," ucapnya. 

Zainuri juga khawatir ada kongkalikong antara anggota DPRD terkait dengan Bupati Situbondo sehingga ketakutan untuk memanggil pihak terkait. 

"Ya kalau kemudian sekarang menjadi anggota DPR takut umpamanya mau klarifikasi, kepada siapa yang mau ditakutkan? Takut kepada Bupati? Memangnya DPR itu bawahan Bupati? Takut kepada Kepala Dinas? Memangnya DPR adalah bawahan  Kepala Dinas? DPR itu mandiri," ucapnya. 

"Ya kalau kemudian menjadi anggota DPR takut,  berhenti saja. Sebagaimana saya dahulu berhenti karena konsisten. Bukan karena takut. Tapi saya berani herhenti karena saya konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Ya berhenti saja menjadi Anggota DPRD, dan tidak usah mencalonkan lagi. Siapapun mereka," ucapnya. 

Kata Zainuri, DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Kekuasaan atau Dewan Perwakilan Penguasa. Tentu mereka memiliki tanggungjawab untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat jika dirugikan. 

"Dalam hal ini kan rakyat yang dirugikan. Bukan hanya semata-mata persoalan kepada anggarannya. Tetapi rakyat. Anggaran itu kan dari  rakyat. Dari pajak dikelola untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Kalau memang itu betul ada indikasi terjadinya pemborosan uang negara. Karena tindak pidana korupsi itu bukan semata-mata dicuri-diembat. Tapi melakukan program dan itu sifatnya pemborosan itu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi," ujarnya 

Karena itu, Zainuri memperingati agar pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran berhati-hati menganggarkan anggaran negara. Jangan sampai dilakukan secara sembarangan, tidak sesuai asas manfaat, apalagi sampai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

"Melakukan pemborosan terhadap program yang dicanangkan walaupun itu tidak dicuri maka masuk klasifikasi tindak pidana korupsi. Dan itu bisa dipersoalkan secara hukum," ujarnya. 

Sementara Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin, belum memberikan respon terkait pernyataan Zainuri tersebut. Sebab saat dikonfirmasi via telepon pada 30 Juli 2023 sekitar pukul 09.54, yang bersangkutan tidak menjawab. 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Situbondo, Arifin, menyatakan bahwa dirinya memilih vakum saat dikonfirmasi terkait dugaan adanya aliran dana ke anak Bupati Situbondo. Pernyataan politisi PPP itu pun mendapat sorotan sejumlah pihak karena dianggap tidak pro-rakyat. (nns/liz)