Raja Ampat Sepakati Kajian Rencana Spasial Pariwisata Berkelanjutan

RAJA AMPAT, Narasinews.id- Sebagai wilayah destinasi wisata yang terus berkembang, Raja Ampat secara konstan dihadapkan oleh tantangan yang menyiratkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat.

Salah satu pilar dalam ragam upaya adaptasi tersebut adalah pengelolaan sektor pariwisata, baik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Semenjak Januari  lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat bersama Konservasi Indonesia (KI) dan Indonesia Ecotourism Network (Indecon) telah menyusun kajian rencana spasial pariwisata berkelanjutan Raja Ampat.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi keruangan pariwisata saat ini serta mencari solusi untuk mengurangi tekanan dari pariwisata terhadap sumber daya alam hayati di Raja Ampat terutama terhadap terumbu karang yang menjadi daya tarik utama kawasan ini serta untuk peningakatan ekonomi masyarakat lokal.

Kajian dilangsungkan sebagai bagian dari kegiatan Program Terumbu Karang Sehat Indonesia (TeKSI) yang didanai oleh Global Fund for Coral Reefs — fasilitas pendanaan campuran berskala global untuk terumbu karang.

Mengingat kewenangan ruang laut perairan Raja Ampat berada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya, dan dalam upaya untuk menyelaraskan substansi dari kajian, maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama KI menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Konsultasi Multipihak Kajian Rencana Spasial & Sosialisasi Sistem Informasi Pariwisata (Sipari) yang dilangsungkan di Aula Wayang Convention Center, Kamis (31/8/2023).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam mengatakan, keindahan bawah laut dan kekayaan hayati di wilayah Raja Ampat adalah harta tak ternilai. Namun, dengan keindahan tersebut juga datang tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan dan budaya.

"Forum ini adalah wadah untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata akan dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat jangka panjang,” terang Orideko.

Kajian rencana spasial pariwisata Raja Ampat ini ditujukan sebagai arahan tambahan terhadap regulasi kepariwisataan yang sudah ada. Terutama dalam memperkuat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, yang ditempuh dengan cara menekankan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan prinsip keberlanjutan atau sustainability melalui pemerataan pengembangan sektor pariwisata.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas laut yang tadinya berada pada tingkat kabupaten/kota telah dialihkan kepada pemerintah provinsi, dan menyiratkan pentingnya kolaborasi pengelolaan antara kabupaten/kota dan provinsi, termasuk dalam sektor pariwisata.

Mengenai kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Solossa, mengatakan, pihaknya akan mendukung apa yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Raja Ampat.

 “Pada prinsipnya kami mendukung apa yang telah diinisiasi oleh Pemkab Raja Ampat bersama-sama Konservasi Indonesia dan mitra lainnya melalui rencana spasial pariwisata berkelanjutan. Kelimpahan sumber daya alam hayati di kawasan konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat dengan luasan lebih dari 1,6 juta hektare tentunya perlu ditata bersama-sama dengan baik,” kata Absalom.

Kegiatan satu-hari ini juga mengetengahkan sesi sosialisasi dari Dinas Pariwisata Raja Ampat mengenai rencana Pemkab untuk mengembangkan Sistem Informasi Pariwisata (Sipari) Raja Ampat.

“Sipari adalah sebuah website yang akan menyediakan beragam informasi seperti registrasi wisatawan, hal-hal terkait akomodasi, transportasi, informasi kuliner, budaya, dan informasi penting lainnya.” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Ellen Risamasu.

Dalam sesi presentasi, Wita Simatupang dari Indecon sebagai penulis utama dalam kajian spasial plan ini berkata, “kekayaan alam di Raja Ampat sangat melimpah dan kelimpahan tersebut membawa banyak tantangan."

Menurutnya, hingga bulan Juni 2023 lalu, setidak-tidaknya sudah sekitar 16.000 wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Namun demikian, ia menyatakan terdapat banyak pekerjaan rumah terkait pengelolaan pariwisata yang harus disiapkan.

Usai presentasi, tim penyusun kajian rencana spasial pariwisata berkelanjutan Raja Ampat menyelenggarakan jajak pendapat yang melibatkan semua partisipan yang hadir secara langsung maupun daring mengenai beragam isu pariwisata yang ditemukan selama penyusunan kajian. Secara umum hampir seluruh partisipan menyetujui isu-isu pariwisata yang dikemukakan.

Beberapa rekomendasi yang dijabarkan melalui kajian antara lain menyusun sistem tata kelola pariwisata Raja Ampat dengan kolaborasi multipihak dan sistem tata kelola pariwisata kampung, pemantauan secara rutin dan sistematis dan penindakan terhadap pelanggaran, menyusun basis data pariwisata, hingga kepada kebijakan turunan berupa peraturan bupati tentang pengelolaan daya tarik wisata.

Direktur Strategi Konservasi Papua Konservasi Indonesia, Meity Mongdong secara terpisah menegaskan, tujuan kajian ini adalah untuk mengatur pemanfaatan pariwisata atas ruang yang ada di Raja Ampat.

" Kami melihat mulai ada persoalan dari sisi ekologi, manfaat bagi masyarakat lokal, dan sehatnya bisnis di Raja Ampat,” ungkapnya.

Meity menjelaskan lebih lanjut, ada kawasan yang sangat banyak pengunjung dan aktivitas wisata, yang lalu memengaruhi kualitas ekologi di situ. Kata dia, dari segi manfaat, pariwisata di Raja Ampat baru dirasakan di wilayah-wilayah yang tinggi tingkat pemanfaatan pariwisatanya. 

Dengan mendorong rekomendasi (melalui kajian ini), diharapkan dapat memeratakan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, praktik bisnis yang lebih sehat, dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam hayati.”

tandas Meity.

Hasil rencana spasial pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh semua elemen yang hadir saat itu. Diantaranya, perwakilan dari OPD, UPTD dari Kementerian yang bertugas di Raja Ampat, Pemerintah Distrik, Kampung dan pelaku usaha homestay, pengelolaan kawasan wisata dan perwakilan industri wisata. (*)