Pembangunan Rendah Karbon di Papua Diharapkan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat
"Kita bisa bangun, jangan sampai kita terlambat, jadi di awal pembangunan ini, KEMITRAAN ini ikut bersama bergandeng dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat atau K/L lain untuk bersama-sama mengawal proses,” terang Wempi
Narasinews.id, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, mengatakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Papua diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Lebih jauh, perdagangan emisi karbon (carbon emission trading) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Papua.
"Paling tidak dari trading carbon-nya itu bisa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang ada di sana. Sebetulnya itu yang kita harapkan, sehingga jangan kita bilang, ‘oh ini kawasan hutan lindung, oh ini kawasan ini, kawasan itu,’ tapi kok masyarakat tidak lihat manfaat ekonominya,” kata Wempi pada acara temu interaktif bertajuk "Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua" di Hotel Wyndham Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Acara yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) tersebut bertujuan menyediakan solusi alternatif untuk mengatasi bottleneck implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui skema PRK di Provinsi Papua.
Wempi menegaskan, kolaborasi antara Kemendagri dan KEMITRAAN terkait PRK bisa mempercepat visi besar ke depan supaya kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu juga kementerian/lembaga (K/L) terkait diikutsertakan agar terlibat aktif dalam pembangunan di Papua. Hal ini sebagai upaya mewujudkan tujuan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian rakyat Papua menjadi lebih baik.
"Kita bisa bangun, jangan sampai kita terlambat, jadi di awal pembangunan ini, KEMITRAAN ini ikut bersama bergandeng dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat atau K/L lain untuk bersama-sama mengawal proses,” terangnya.
Dia melanjutkan, seiring dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pemerintah akan membuka ruang-ruang pembangunan infrastruktur. Meski begitu, pembangunan yang masif di Papua itu perlu dikawal agar tidak membawa dampak kerusakan lingkungan.
"Kita bicara untuk ke depan supaya ada manfaat bagi masyarakat Papua, bukan hanya sekadar menjaga lingkungan, tetapi mereka juga bisa diberi manfaat untuk keberlangsungan generasi yang akan datang," tandasnya. (*)
*Reporter : Nanda | Editor : Fathur Rozi
What's Your Reaction?
