Hasil Pemilihan MRP-PBD Tuai Polemik, Pj Gubernur Akui Belum Terima Laporan

PAPUA, NARASINEWS.ID - Hasil pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya menuai polemik. Proses pemilihan dinilai tidak objektif dan cenderung memecah belah masyarakat adat di wilayah Kabupaten Raja Ampat. 

Pernyataan tersebut disampaikan Fahmi Macap, salah satu anak Adat Maya dari sub Suku Matbat kepada media narasinews.id di Waisai, Kamis (8/6/2023). Menurutnya aaksi unjuk rasa oleh ratusan masyarakat yang terakomodir dalam Dewan Adat Suku Maya (DASMAYA) Raja Ampat di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya pada 7 Juni lalu adalah bentuk protes terhadap hasil pemilihan Anggota MRP Papua Barat Daya.

Kata Fahmi yang juga sebagai anggota DPRK Raja Ampat, proses pemilihan anggota MRP-PBD tidak transparan juga tidak taat asas. Fahmi juga mengatakan Pj Gubernur Papua Barat Daya belum menerima hasil dari pemilihan tersebut.

"Saya menilai proses seleksi MRPBD ini tidak secara transparan ke publik dan terkesan tertutup. Anehnya pengumuman hasil seleksi ke publik tanpa sepengetahuan Pj Gubernur Papua Barat Daya. Inikan hal yang lucu," ujar Fahmi.

Diterangkannya, Panpil harus memahami bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya adalah kepala pemerintahan (eksekutif) sekaligus adalah kepala legislatif (karena belum ada DPR PBD) sehingga harus dibijaki oleh Pj Gubernur.

"Panpil itu harus paham bahwa Penjabat Gubernur Papua Barat Daya itu selain kepala pemerintahan, beliau juga adalah kepala legislative. Sebab Papua Barat Daya belum ada DPR provinsi, jadi harus beliau tahu dulu baru hasilnya diumumkan," ungkapnya .

"Pj Gubernur mengaku belum terima laporan hasil seleksi anggota MRPBD, ini kan dinilai kalau panitia pemilihan tidak taat asas," imbuhnya.

Persoalan kebijakan terkait pengumuman hasil seleksi anggota MRPBD khususnya wilayah Raja Ampat  terjadi polemik yang dilakukan oleh Panpil. Di mana seharusnya masuk melalui DPR provinsi, namun karena belum ada DPR provinsi, maka kebijakannya ada pada Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Pada lain sisi, Panitia Pemilihan Anggota MRP-PBD juga dinilai tidak memahami kultur Raja Ampat yang berbeda dengan daerah lainnya di Tanah Papua. Karena memang Papua memiliki kemajemukan suku, adat dan istiadat yang berbeda dengan suku-suku lainnya.

Potret kultur di Raja Ampat harus dijadikan sebagai salah satu barometer penilaian. Sehingga hasil keputusan panitia pemilihan MRP-PBD tersebut tidak menimbulkan polemik yang bermuara pada perpecahan. (*)

*Reporter: Awni | Editor: Izzul Muttaqin