Fraksi PKB Dukung Tujuh Ranperda Pengajuan Bupati Blitar

"Katanya, data ini saya dapat dari meja ruang sidang DPRD Kabupaten Blitar dan sumber lain, yaitu buku LPJ Bupati Blitar 2021. Dari data diatas kami simpulkan bahwa PAD Kabupaten Blitar semakin tahun semakin meningkat, khususnya tahun 2021," ucap Isnadi

Fraksi PKB Dukung Tujuh Ranperda Pengajuan Bupati Blitar
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Fraksi PKB, Isnadi bersama istri. (Foto : Martono/Narasinews.id)

Narasinews.id, BLITAR - Bupati Blitar, Rini Syarifah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Jumat (10/3/2023 ) mengajukan tujuh Ranperda yang diajukan Bupati Blitar. Terkait hal tersebut Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB, Isnadi memberikan tanggapan terhadap pengajuan tersebut. 

Isnadi mengatakan, perbandingan PAD terhadap APBD Kabupaten Blitar Tahun PAD APBD persen mulai dari tahun 2016 hingga 2022 dari data adalah, 2016 sebesar Rp224 2.240 10; 2017 sebesar Rp323 2.308 13,995; 2018 sebesar Rp252 2.352 10,714; 2019 sebesar Rp286 2.401 11,912; 2020 sebesar Rp302 2.256 13,387; 2021 sebesar Rp408 2468 16,532; 2022 sebesar Rp337 2322 14,513, rata-rata nasional 15,48 persen.

"Katanya, data ini saya dapat dari meja ruang sidang DPRD Kabupaten Blitar dan sumber lain, yaitu buku LPJ Bupati Blitar 2021. Dari data diatas kami simpulkan bahwa PAD Kabupaten Blitar semakin tahun semakin meningkat, khususnya tahun 2021," ucapnya, Kamis (16/3/2023). 

"Setahun kepemimpinan Bupati Blitar Rini Syarifh sebesar 408 M rasio terhadap APBD sebesar hampir 17 persen diatas rata-rata nasional sebesar 15,48 persen. Namun PAD tahun 2022 turun lagi akibat dari dampak ikutan perekonomian akibat pandemi," lanjut Isnadi. 

Anggota Komisi III juga menjelaskan, paling tidak posisi perbandingan antara PAD terhadap APBD sudah pernah diatas rata rata Nasional. Angka perbandingan PAD terhadap APBD ini merupakan angka prestisius, manakala oleh penyaji Bimtek dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang lain.

"Bila diberikan tanda merah pada angka tersebut (prosentase PAD terhadap APBD) bersama beberapa daerah lain, mungkin ketika disebutkan wajah ini juga ikut memerah tanda malu," paparnya.

Namun Pemkab Blitar rupanya juga menyadari hal itu, hal ini tercermin dari Sambutan Bupati Blitar pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar tanggal 10 Maret 2023 lalu yang diagendakan untuk menjelaskan atas pengajuan 7 Rancangan Perda Kabupaten Blitar.

Untuk menggenjot PAD maupun APBD yang mulai menunjukan bangun dari tidur yang lama sebelumnya, maka tujuh Raperda Kabupaten Blitar terdiri dari lima Ranperda yang memacu peningkatan PAD atau sektor ekonomi.

"Sedangkan dua lainnya yakni berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan 1 lagi pada ranah Lima Perda di ranah ekonomi yang bertujuan untuk menggairahkan ekonomi, agar kesejahteraan rakyat meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD,” tegasnya.

Pihaknya harap seluruh rakyat Blitar juga mendukung dan bisa terlibat aktif, dalam pelaksanaan perda-perda tersebut, baik sebagai subyek dan obyek Pembagunan Daerah. "Sebab angka PAD dan APBD merupakan salah satu indikator utama, serta mudah sebagai penilaian keberhasilan pemerintah daerah eksekutip dan legislatif. Makin besar menunjukan makin berhasi," pungkasnya. (*) 

*Reporter : Martono | Editor : Fathur Rozi