Dua piring pecah dalam RDP Kigumas Dapat Catatan dari BPK, BUMD di Kabupaten Malang Jadi Sorotan Dewan

MALANG, NARASINEWS.ID - DPRD Kabupaten Malang menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kurang optimal dalam pencapaian target. Para wakil rakyat ini meminta Pemerintah Kabupaten melakukan kajian untuk mencari solusi persoalan tersebut.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, kurang optimalnya kinerja sejumlah BUMD di Kabupaten Malang memang menjadi perhatian serius anggota dewan. 

"Itu memang lagi disoroti oleh teman-teman Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Malang terhadap BUMD yang belum optimal," ungkapnya saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (19/6/2023).

Darmadi pun berharap permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan segera ditemukan jalan keluar. Karena dia sangat ingin badan usaha milik daerah bisa mendukung peningkatan keuangan Pemkab Malang.

"Nanti kita harapkan ada jalan keluarnya perihal kinerja BUMD yang kita nilai tidak optimal. Nanti seperti apa jalan keluarnya BUMD tersebut agar bisa berjalan sesuai yang kita harapkan serta mendukung keuangan Pemkab Malang," beber Darmadi.

Tak hanya itu, Darmadi juga membahas keberadaan Kawasan Industri Gula Masyarakat (Kigumas) di Kecamatan Gondanglegi, Malang. Di mana menurutnya terdapat catatan dari Badan Pemeriksa keuangan terkait aset yang cukup besar di Kigumas.

"Dan ini seperti apa? Karena sudah puluhan tahun pabrik dan sebagainya tidak digunakan karena status hukumnya," jelasnya.

Meski demikian, Darmadi menerangkan bahwa Kigumas saat ini sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung dan lainnya. Tinggal ditindaklanjuti dengan Langkah-langkah kongkrit.

"Kigumas mengajukan beberapa opsi yang kemarin disampaikan Pemerintah Daerah. Dan ini masih harus ditindaklanjuti dan nanti seperti apa, DPRD Kabupaten Malang memberi saran agar ini tidak membebani keuangan daerah," terang Darmadi.

DPRD Kabupaten Malang senidiri akan melihat terlebih dahulu perkembangan lanjutan permasalahan Kigumas sebelum memberikan saran saran kepada Pemkab Malang.

Perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang tidak memenuhi target, masih tengah menjadi pembahasan DPRD.

"Kita bahas soal itu mas. Setelah Paripurna kemarin hasil penyampaian Bupati dan pandangan umum fraksi-fraksi, serta adanya jawaban Bupati, ini nanti kita dalami pembahasan. Apa kendalanya? Nanti solusinya seperti apa?  Itu nanti kita dalami lebih jauh lagi," urai Darmadi.

Sementara Bupati pada rapat Paripurna beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pendapatan 

PAD tahun 2022 dari target 983 M terealisasi sebesar 763 M. (*)

*Reporter: Ahmad Suseno | Editor: Izzul Muttaqin