DPRD Selidiki SK CPNS Berbayar, BKPSDM dan Dinkes Situbondo Diduga Terlibat Pungli

Narasinews.id, SITUBONDO - Kabar mengejutkan muncul dari Anggota DPRD Situbondo, H Tolak Atin, terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kabupaten Situbondo. Politisi PKB itu mendapat laporan adanya penarikan uang sebesar Rp250 ribu kepada tenaga kesehatan (Nakes) saat hendak mengambil SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Hanya saja H Tolak enggan menjelaskan secara detail identitas tenaga kesehatan yang melapor kepadanya. Karena dia merasa harus menjaga keamanan yang bersangkutan.

Namun Ketua Fraksi PKB ini mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. 

"Kemarin itu saya klarifikasi ke Dinas Kesehatan, bahwa itu benar ada niatan. Dan itu sudah tersampaikan ke masing-masing Puskesmas. Dan itu disampaikan sendiri oleh oknum dari BKPSDM ke masing-masing Puskesmas. Karena Dinas Kesehatan khawatir terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Takut ramai," ungkapnya, Selasa (18/4/2023). 

H Tolak mendapat informasi bahwa pemberian uang tersebut merupakan bentuk terima kasih kepada Pemerintah Daerah karena SK-nya sudah dipercepat dan dibantu. 

"Itu dikumpulkan di masing-masing Puskesmas untuk diberikan, ya mungkin kepada pihak BKPSDM," ungkapnya. 

Lebih jauh, kata H Tolak, pihaknya bahkan sempat mendapat informasi bahwa ada kalimat berisi ancaman oleh pihak tertentu dalam meminta uang tersebut. 

"Ya nggak apa-apa kalau yang lain gak mau bayar, yang pasti mereka butuh kami," ungkap H Tolak menirukan pernyataan yang berisi ancaman tersebut. 

Namun belum diketahui secara pasti pihak yang memberikan ancaman tersebut. Karena itu pihaknya sebagai wakil rakyat terus mendalami pernyataan itu muncul dari mana. 

"Ya ini perlu kita cari. Tapi informasinya kayaknya agak valid, cuma kita telusuri siapa ini," ujarnya. 

Penulusuran akan dilakukan kepada pihak Dinkes dan BKPSDM Situbondo. Dia juga akan mencari tahu aliran uang dari Nakes tersebut masuk ke mana saja. "Saya juga sudah klarifikasi ke beberapa petugas di Dinkes, dan informasi itu iya (benar-red)," terangnya. 

H Tolak juga menegaskan bahwa rekrutmen CPNS merupakan tugas Pemerintah Daerah. Sehingga ketika ada percepatan untuk SK harusnya menjadi lebih baik. Karena itu sangat mengherankan jika dalam rekrutmen tersebut ditarik uang. 

"Kok masih ada kata-kata tanda terima kasih kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp250 ribu, kalau gak bayar gak masalah karena mereka pasti akan butuh kami. Ini kan gak bener," ucap H Tolak lagi. 

Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, saat dikonfirmasi Narasinews.id membantah adanya informasi terkait penarikan uang sebesar Rp250 ribu kepada tenaga kesehatan. Menurutnya dirinya sudah menegaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyerahkan SK tersebut ke Puskesmas-Puskesmas. 

"Saya serahkan semuanya ke Pak Kadis (kesehatan-red) SK-nya. Dengan Pak Kadis informasinya diserahkan ke Puskesmas-Puskesmas. Saya sampaikan ke Pak Kadis supaya diberi pemahaman kalau SK itu tidak dipungut biaya," ucapnya. 

Samsuri bahkan meminta Jurnalis Narasinews.id untuk menanyakannya persoalan tersebut langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Situbondo. "Coba tanya ke Pak Kadisnya. Saya tiga hari yang lalu sudah menekankan kepada Kadis Kesehatan itu," ucapnya. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Sandy Hendrayono tidak menjawab saat dihubungi melalui panggilan WhatsApp sekitar pukul 14.19. Namun tidak ada jawaban. 

Jurnalis Narasinews.id kemudian kembali mencoba menghubungi yang bersangkutan sekitar pukul 14.22. Namun lagi-lagi tidak ada respon. (roz/qin)