Bank Aceh Dapat Kucuran Modal Rp24,5 Miliar

"Alhamdulillah usulan kita diterima oleh para pihak, artinya bahwa Pemkab Aceh Utara berhasil melakukan penambahan Rp24,5 miliar untuk penyertaan modal ke Bank Aceh Syariah. Ini nantinya tentu saja kita akan mendapatkan bagian dividen yang lebih besar nantinya,” kata Azwardi

Bank Aceh Dapat Kucuran Modal Rp24,5 Miliar
Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi, menggelar rapat dengan Pimpinan PT Bank Aceh Syariah. (Foto : Ahmad Mirdza/Narasinews.id)

Narasinews.id, LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara sukses melakukan transaksi penambahan modal untuk PT Bank Aceh Syariah (BAS) senilai Rp24,5 miliar melalui sistem inbreng aset tanah eks Terminal Bus Lhoksukon.

Kepastian itu diperoleh setelah PT BAS melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Banda Aceh, Kamis (9/3). Pada kesempatan itu, Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi, berhasil menggolkan usulan untuk penambahan modal dari Pemkab Aceh Utara kepada PT BAS bersumber dari transaksi inbreng aset tanah eks Terminal Bus Lhoksukon senilai Rp24,5 miliar.

 "Alhamdulillah usulan kita diterima oleh para pihak, artinya bahwa Pemkab Aceh Utara berhasil melakukan penambahan Rp24,5 miliar untuk penyertaan modal ke Bank Aceh Syariah. Ini nantinya tentu saja kita akan mendapatkan bagian dividen yang lebih besar nantinya,” kata Azwardi, Selasa (14/3/2023). 

Inbreng merupakan transaksi untuk memasukkan aset non tunai yang berupa tanah atau lainnya dari pemegang saham untuk digunakan sebagai modal perusahaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berisi tentang perseroan terbatas. 

Pemkab Aceh Utara, kata Azwardi, memanfaatkan aset tanah eks Terminal Bus Lhoksukon yang selama ini terkesan telah terlantar. "Aset ini dalam tanda kutip dijual kepada PT BAS, namun Pemkab Aceh Utara tidak mau menerima uang tunai hasil penjualan ini senilai Rp24,5 miliar. Seluruhnya kita jadikan sebagai tambahan penyertaan modal Pemkab Aceh Utara di Bank Aceh, dengan demikian hasilnya akan kita terima nantinya secara terus menerus melalui pembagian dividen setiap tahun,” kata Azwardi.

Sementara itu, Kepala Cabang Lhokseumawe PT Bank Aceh Syariah (BAS) Taufik Saleh, menyampaikan peralihan aset tanah dan bangunan eks Terminal Bus Lhoksukon dari Pemkab Aceh Utara kepada manajemen PT BAS akan segera dituntaskan dalam waktu dekat.

"Kami sedang menyiapkan sertifikat saham untuk secepatnya diserahkan kepada Pemkab Aceh Utara sebagai bukti penyertaan modal dari sumber inbreng aset tanah tersebut,” ungkap Taufik. 

Proses inbreng aset tanah eks Terminal Bus Lhoksukon, kata dia, berawal dari permintaan manajemen PT BAS untuk mendapatkan lokasi pembangunan Kantor PT BAS Cabang Lhoksukon. Pemkab Aceh Utara kemudian menawarkan tanah eks terminal Lhoksukon. Setelah melalui berbagai aturan dan ketentuan serta mekanisme pengelolaan aset pemerintah, akhirnya atas persetujuan DPRK Aceh Utara dikeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Penyertaan Modal Pemkab Aceh Utara Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

Pada Pasal 4 Ayat (3) Qanun tersebut antara lain dinyatakan bahwa penambahan penyertaan modal Pemkab Aceh Utara kepada PT BAS yang diinvestasikan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan senilai Rp24,592 miliar.

Kemudian pada Pasal 5A Ayat (1) disebutkan penambahan penyertaan modal Pemkab Aceh Utara kepada PT BAS dilakukan dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan eks Terminal Lhoksukon yang berlokasi di jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Ceubrek, Kecamatan Lhoksukon. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan luas tanah tersebut 10.409 meter persegi.

Taufik Saleh mengatakan Pemkab Aceh Utara saat ini merupakan pemegang saham terbesar kedua di PT BAS. Sedangkan pemegang saham terbesar adalah Pemprov Aceh. Kepemilikan saham oleh Pemkab Aceh Utara pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp88,9 miliar atau 25,34 persen dari total kepemilikan saham Pemerintah Aceh dan Pemkab/Pemkot se-Aceh di PT BAS. 

“Ini (Pemkab Aceh Utara -red)adalah merupakan pemegang saham terbesar kedua setelah Pemerintah Provinsi Aceh,”bebernya. (*) 

*Reporter : Ahmad Mirdza | Editor : Fathur Rozi