Upaya Benahi Problem Carut Marut Aset Triliunan Rupiah di Pemkab Jember

"Temuan mulai tahun 2004 sampai 2021. Bertahun-tahun belum semuanya ditindaklanjuti. Aset tetap menyebar di 72 OPD senilai Rp3,36 triliun," ungkap Ratno.

Upaya Benahi Problem Carut Marut Aset Triliunan Rupiah di Pemkab Jember
Rapat koordinasi pejabat di Lingkungan Pemkab Jember. (Sutrisno/Narasinews.id)

Narasinews.id, JEMBER - Selama belasan tahun kondisi Pemkab Jember selalu tidak lepas dari temuan BPK terkait persoalan aset. Seolah menjadi warisan masalah yang turun temurun. 

Padahal, menurut Inspektur Pemkab Jember, Ratno Cahyadi Sembodo, nilai aset milik daerah tersebut mencapai angka triliunan rupiah. "Temuan mulai tahun 2004 sampai 2021. Bertahun-tahun belum semuanya ditindaklanjuti. Aset tetap menyebar di 72 OPD senilai Rp3,36 triliun," ungkap Ratno, Rabu, 22 Februari 2023.

Mayoritas atau 95 persen dari total seluruh aset berada di Dinas PU Bina Marga dan SDA, Dinas Cipta Karya Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan RSD dr Soebandi. 

Menurut Ratno, Bupati Jember, Hendy Siswanto, telah membentuk empat Tim Satuan Tugas. Hal ini bertujuan untuk menjalankan agenda pembenahan aset, mengingat rumitnya temuan BPK yang terbagi dalam beberapa klasifikasi.

"Tim 1 menangani Bina Marga. Tim II menangani Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSD dr Soebandi dan Dinas Cipta Karya. Tim III menangani 44 OPD dengan analisis resiko sedang sampai dengan tinggi. Kemudian, Tim IV menangani lembaga di bawah Dinas Pendidikan yang terdiri dari 872 lembaga TK, SD Negeri, SMP Negeri serta yang di bawah Dinas Kesehatan sebanyak 108 lembaga di Puskesmas, Pustu, dan Polindes," paparnya. 

Adapun permasalahan pertama, aset-aset tanah atau bangunan yang masih tercatat perolehannya Rp0. Sehingga, dilakukan penyesuaian dengan bukti dokumen kepemilikan serta dilakukan perhitungan untuk menentukan harga yang wajar. 

Kedua, problem aset yang belum dilaporkan ke dalam neraca, karena belum ditemukan dokumen perolehannya. Kemungkinan penyebabnya pihak OPD terkait ragu-ragu mencatat aset tersebut jika tanpa dilengkapi bukti kepemilikan. 

Ketiga, aset yang pencatatannya di bawah nilai Rp10 juta. "Ini kesalahan input di periode-periode yang lalu. Maka, kami perbaiki administrasinya," tutur Ratno. 

Keempat, permasalahan dalam pencatatan inventaris barang yang kosong. Jumlahnya berkisar hingga puluhan ribu barang. 

Ratno berkata, pembenahan aset dimaksudkan agar seluruh barang milik daerah terjaga dan terpelihara secara memadai. Disamping itu, supaya Pemkab Jember kelak memperoleh target penilaian BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). 

"Hal-hal semacam ini sedang kita telusuri agar laporan tata kelola penatausahaan aset kita bisa menjadi lebih baik dan bisa diterima oleh BPK. Semoga Jember bisa mendapatkan WTP tahun ini," harapnya. 

Bupati Hendy kepada Tim Satuan Tugas menekankan pembenahan aset ditangani serius dalam tempo cepat. Ia juga memerintahkan seluruh data disajikan secara transparan. 

"Semua harus kompak mengejar ketertinggalan-ketertinggalan. Ini kesempatan bagus untuk kita," ujarnya. 

Harapan Hendy, performa birokrasi terus membaik. "Kita dilimpahi opini disclaimer, dan predikat tidak wajar. Tapi, kita bisa memperbaiki capaian wajar dengan pengecualian. Dan, kali ini kita target wajar tanpa pengecualian," pungkasnya. (*) 

*Reporter : Sutrisno