Rencana Pemkab Situbondo Naikkan TPP ASN Segera Terealisasi

NARASINEWS.ID - Rencana Pemerintah Kabupaten Situbondo (Pemkab Situbondo) menaikkan TPP untuk ASN nampaknya akan terealisasi. Bahkan realisasinya tinggal menunggu dok atau ketokan palu di Parpurna Kamis (21/11/2024) mendatang.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Janur Sasra Ananda, mengatakan bahwa tunjangan tersebut rencananya akan dinaikkan tahun 2024. Namun baru bisa terealisasi di 2025.

"Insya Allah di parpurna nanti akan ditetapkan dengan rincian sekian miliar," terangnya kepada Redaksi Narasinews.id, Sabtu (16/11/2024).

Hal itu merupakan kabar baik. Karena sejak tahun 2017 tidak pernah ada kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Ini naiknya tergantung kinerja. Jadi tergantung dedikasi ASN. Termasuk nanti kalau nanti tidak ikut apel dan lain sebagianya ya turun juga. Jadi tidak ada satuan yang sama," terangnya kepada Narasinews.id.

Menurut Janur, anggaran yang disediakan kurang lebih Rp10 miliar untuk satu tahun.

"Jadi usulan ini memang diusulkan satu tahun sebelumnya oleh Pak Karna. Bukan lewat PJ ya. Karena PJ tidak bisa membuat keputusan praktis," ucapnya.

"Ini memang program yang sudah diusulkan dan digodok tahun sebelumnya. Namun baru bisa direalisasikan tahun 2025. Dengan persiapan anggara didok hari Kamis (paripurna mendatang)," jelasnya.

Menurut Janur, usulan kenaikan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja ASN selama ini sehingga bisa mendapatkan penghargaan dan piagam-piagam untuk Kabipaten Situbondo.

"Ini (kenaikan tunjangan) sudah melalui pembahasan badan anggaran dan lain-lain," terang Janur Sasra Ananda, sembari menjelaskan bahwa usulan kenaikan TPP sudah final.

Janur juga menegaskan pihaknya dari Partai Demokrat memberikan apresiasi terkait rencana kenaikan TPP untuk ASN tersebut.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga memberikan perhatian penuh terhadap peredaran rokok ilegal. Mereka mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan perlawanan terhadap peredaran rokok tanpa izin atau tanpa peta cukai. Karena dapat merugikan keuangan negara.