Reaksi Sejumlah Politisi terhadap Surat Sekda terkait Penertiban Baliho

NARASINEWS.ID, JEMBER - Sejumlah pengurus partai politik (parpol) di Jember merespon tajam rencana pemerintah daerah Kabupaten Jember yang akan menertibkan semua atribut, banner, maupun baliho-baliho parpol yang terpampang di sepanjang jalan di Jember.

Di antaranya pengurus DPD Partai NasDem yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto. Dia menuding rencana Pemkab Jember itu sangat sembrono. David menilai, pemerintah daerah tidak menghargai unsur parpol yang selama ini turut terlibat dalam roda pemerintahan. 

"Kami melihat pemerintah ini sudah kebablasan, bupati tebel tah nyalinya, mau berhadapan dengan semua partai? Bawaslu saja tidak melarang, kok pemda mau macem-macem menertibkan. Bupati itu diusung dari mana kalau bukan dari parpol," geram David, kepada awak media, Sabtu (5/8/2023). 

David mengaku tidak habis pikir dengan rencana pemerintah daerah melalui Sekda Jember itu yang ujuk-ujuk mau menertibkan. Bahkan dalam surat Sekda Jember itu pula, jika parpol-parpol tak merespon penertiban itu sampai tenggat waktu tanggal 7 Agustus 2023, pemerintah daerah akan mengerahkan Satpol-PP Jember, beserta satuan dibawahnya untuk menertibkan. 

"Siapapun sudah, kurang Satpol PP-nya kalau nurunkan baliho-baliho parpol. Kita lihat, mereka punya nyali atau tidak untuk menurunkan. Kalau ada yang punya nyali satu saja, kami pengen tau orangnya, di hari Senin (7/08/2023) itu," kecam David. 

Politisi yang juga duduk Sekretaris Komisi B ini memastikan pemasangan baner atau baliho parpol itu hanya dilarang saat memasuki masa Pemilu. Itupun dengan catatan pemasangannya memang dilarang di tempat-tempat tertentu. "Kecuali nanti memasuki masa pemilu, itupun bukan pelarangan memasang, hanya menertibkan di tempat-tempat tertentu yang memang tidak boleh digunakan," sebutnya.

David menyarankan pemerintah bersikap fear, tidak tebang sebelah. "Apa hanya banernya bupati saja yang boleh kelihatan, gitu? Tidak lah, harus fear. Jadi kami minta pak bupati, pak sekda, pol PP dan seluruh camat-camat, tidak usah macak arogan. Ini pemerintahan, ada parpol di dalamnya. Makanya harus ada sinergi, saling menjaga, dan saling menghormati," tegas dia. 

Senada, Bendahara DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jember, Nyoman Aribowo, juga mengungkapkan sikap keberatannya atas rencana pemda itu. Menurut Nyoman, meski hari ini belum memasuki masa kampanye, namun parpol-parpol memasang baliho-baliho itu untuk keperluan sosialisasi dan itu dianggapnya sah-sah saja. 

"Sudah menjadi tanggungjawab partai untuk mensosialisasikan Pemilu dan calon-calonnya kepada masyarakat. Jadi kalau melihat masa kampanye yang hanya tiga bulan saja, ya tidak cukup, sehingga kita harus menghargai langkah-langkah partai dalam sosialisasi ke masyarakat," sergahnya.

Politisi yang juga duduk sebagai anggota Komisi B DPRD Jember ini menilai rencana Pemkab Jember itu sebagai sikap yang kurang bijak. "Sangat mendadak, tanpa koordinasi yang simultan dan berkesinambungan, apa hanya gara-gara ada momen tertentu, jadi seperti kelabakan dan kebakaran jenggot? Dan ini contoh langkah yang tidak terencana dengan baik," sesal Nyoman. 

Harusnya, lanjut Nyoman, pemerintah perlu berkomunikasi terlebih dahulu. Karena, ia meyakini upaya sosialisasi Pemilu yang dilakukan parpol-parpol melalui baner dan baliho itu, dilakukan dengan biaya yang tidak sedikit.

"Kalau pemerintah memakai landasan Perda, yah ayo ditegakkan bersama-sama, tapi tentunya dengan langkah-langkah yang bijak dan tidak merugikan semua pihak. Jadi kami dari PAN sangat menolak jika langkah pembersihan itu dilakukan, harus ada sosialisasi dulu, dan tidak merugikan langkah-langkah yang selama ini sudah diupayakan oleh partai," pungkasnya. (ANG/LIZ/ADV)