Rangkap Jabatan Gaya Tren Pejabat, Persoalan Banjir Tak Kunjung Usai, Pj Bupati Azwardi Bisa Apa?
"Kita lihat selama Pj Bupati Azwardi memimpin tidak nampak perubahan yang dilakukannya, melainkan perubahan yang dilakukan hanya untuk kepentingan dirinya bersama anak buah nyan dalam mengkuras anggaran daerah," beber Adi
Narasinews.id, Aceh Utara - Setelah di lantik menjadi Pejabat (Pj) Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki pada Kamis (14/7/2022) di Aula Pendopo Anjong Mon Mata, Banda Aceh, belum terlihat gebrakan perubahan yang nyata.
Di tengah carut marutnya berbagai persoalan di Bumi Pasee yang tidak kunjung usai. Mulai dari banjir yang belum tertangani dengan baik sampai dengan isu permainan oknum pejabat yang merangkap jabatan.
Namun, orang nomor satu di Aceh Utara belum ada aksi yang nyata untuk masyarakat Aceh Utara, hanya saja gebrakan yang dilakukan selama ini menguntungkan dirinya bersama anak buahnya.
Oleh karena itu, masyarakat setempat menilai bahwa Pj Bupati Aceh Utara tidak peka terhadap persoalan yang ada rakyat.
Padahal, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam pelantikan Pj Bupati Aceh Utara menegaskan bahwa Azwardi wajib menjalankan amanah dengan baik dan mampu berkoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat. "Jalankan amanah dengan baik guna mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," Pj Gubernur Aceh.
Seperti diberitakan media Jurnalis Narasinews.id, sebelumnya ada beberapa pejabat di Aceh Utara menduduki jabatan ganda alias rangkapa jabatan. Seperti Dayan Albar yang saat ini menjabat sebagai Asisten 1 Setdakab menjadi Plt Direktur PDAM Tirta Mon Pase.
Begitu juga dengan, Halidi Ketua Badan Pengawas di Tirta Mon, juga menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Aceh Utara. Bahkan Halidin saat ini juga menjabat sebagai pengawas di PT Plaza Internasional Hotel Graha.
Selanjutnya, Andri yang kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Aceh Utara, juga menjabat sebagai Sekretaris Tirta Mon Pase. Kemudian, Fadli, SE Kabag Ekonomi juga rangkap jabatan sebagaj anggota PDAM Tirta Mon Pase Aceh Utara.
Terkait hal tersebut, tokoh masyarakat Aceh Utara mengungkapkan, rasa kecewa selama Aceh Utara dipimpin oleh Pj Bupati Azwardi, karena pejabat pejabat di Aceh Utara tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat jelata yang sedang sekarat pasca pandemi covid.
"Kita lihat selama Pj Bupati Azwardi memimpin tidak nampak perubahan yang dilakukannya, melain perubahan yang dilakukan hanya untuk kepentingan dirinya bersama anak buah nyan dalam mengkuras anggaran daerah," beber Adi yang juga Pemerhati Pembangunan di Aceh Utara, Jumat (30/12/2022)
Adi menyebutkan, saat kondisi ekonomi masyarakat tidak stabil, harga barang barang mahal, lapangan kerja sulit. Tapi para pejabat di Lingkungan Pemkab Aceh Utara malah terkesan ingin memperkaya diri.
"Mereka sepertinya tidak menanggapi keluhan rakyat, malah pejabat terlihat sangat rakus jabatan dan ingin menguras uang rakyat untuk kepentingan kroni-kroninya," tambah Adi.
Adi mengungkap, akibat banyak pejabat yang rangkap jabatan, timbul pertanyaan besar terhadap Pj Bupati Aceh Utara. Apakah di Aceh Utara saat ini krisis PNS, sehingga Azwardi bisa menempatkan di beberapa jabatan atau sebaliknya ada kepentingan pihak tertentu.
"Kita menduga sepertinya ada kongkalikong antara Pj Bupati dengan pejabat -pejabat tersebut. Jangan - jangan ini ada kongkalikong antara Pj Bupati dengan oknum pejabat itu untuk sebuah kepentingan dalam menguras uang negara," ujar Adi.
"Jika memang benar itu terjadi, kita rakyat jelata sangat meragukan integritas Pj Bupati Aceh Utara. Apalagi penempatan pejabat rangkap jabatan melanggar dengan Qanun atau aturan yang ada," pungkasnya.
Untuk itu, Adi minta ketegasan Pj Bupati Aceh Utara terkait banyak pejabat di Lingkungan Pemkab Aceh Utara yang rangkap jabatan. "Berani tidak Pj Bupati mencopot oknum pejabat yang rakus jabatan atau membiarkan mereka terus menggerogoti uang rakyat hanya untuk memperkaya diri saat kondisi ekonomi rakyat sedang morat-marit," tanya Adi.
"Dalam hal ini Pj Bupati Aceh Utara kita curigai bisa apa? atau hanya diam seribu bahasa membiarkan uang negara yang notabene uang rakyat dikuras untuk memperkaya pejabat," pungkas Adi. (*)
Reporter : Bulkhaini | Editor : Fathur Rozi
What's Your Reaction?