Menyongsong Merdeka Belajar, Kadisdik Kabupaten Malang Tekankan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Narasinews.id, MALANG - Kualitas dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Malang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji.

Menurut Suwadji, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yaitu tata kelola keuangan dan kapatuhan kedisiplinan jajaran pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

"Tata kelola keuangan dan anggaran yang ada di sekolah maupun yang ada di dinas kami sedang dilakukan pembinaan dengan Bimbingan Teknis yang bertujuan meminimalisir permasalahan keuangan dan kegiatan serta kepatuhan dan kedisiplinan para tenaga pendidik dan pendidik yang didalamnya disiplin kerja, disiplin melaksanakan tugas yang bertujuan ada peningkatan kinerja," kata Suwadji saat ditemui awak media di kantornya, Rabu (17/5/2023) sore.

Terkait dengan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang, di Jawa Timur menduduki rangking 24 dengan 71,38 indikator indeks pembangunan manusia. Yakni mutu pendidikan dan layanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Yang berhubungan dengan pendidikan, capaian pendidikan dan mutu pendidikan sedang kami upayakan dengan Study Banding ke Kota Sleman Yogyakarta dalam rangka Study tiru peningkatan indeks pembangunan manusia dengan penanganan anak putus sekolah, anak putus sekolah dan pendidikan kesetaraan Kejar Paket A, B dan C," jelas Suwadji.

Untuk Kabupaten Malang sendiri sampai saat ini ada 230 ribu warga masyarakat tidak memiliki ijasah.

Pihaknya juga memiliki program "Gerak Malang Makmur" Gerakan Pendidikan Kesetaraan Malang Makmur.

"Warga masyarakat kabupaten Malang yang sampai saat ini belum memiliki tanda kelulusan atau ijasah SD, SMP dan SMA sebanyak 230 ribuan, kami saat ini memiliki program "Gerak Malang Makmur" yang tujuannya para warga masyarakat diatas umur 17 tahun belum memiliki ijasah akan diikutkan Kejar Paket A, B dan C," terang pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.

Suwadji berharap ada Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) bisa menampung anak putus sekolah bisa ikut pendidikan paket kesetaraan dan kolaborasi pendidikan vokasi yang didalamnya diajarkan tidak hanya pendidikan umum tapi mengarah ke Enterpreneur (berwirausaha mandiri)

"Kami berharap KBM nampung menampung anak putus sekolah untuk diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan dulu Kejar Paket yang nantinya dikolaborasikan dengan pendidikan vokasi bagi warga masyarakat yang tidak memiliki ijasah namun sudah bekerja," tandasnya.

Disdik menyadari di Kabupaten Malang pendidikan belum sepenuhnya gratis, namun begitu pihaknya akan terus berusaha untuk mengarah pada pendidikan gratis, bahkan Suwadji dengan tegas menolak adanya pungutan liar di lembaga pendidikan.

"Jadi pendidikan di kabupaten Malang itu murah berkualitas menuju gratis, kami berharap ada pemahaman yang sama agar tidak timbul permasalahan tentang pungutan liar di lembaga pendidikan maka acuannya Permendikbud no. 44 2012 bahwa sumber anggaran pendidikan bisa berasal dari Pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat," pungkasnya.

Sesuai arahan Bupati Malang, orang miskin, orang tidak mampu dan anak yatim-piatu menjadi prioritas untuk tidak ditarik sumbangan, dan sekolah diminta memetakan dan menginventarisir murid dengan kriteria tidak mampu, anak yattim dan anak yatim-piatu yang tidak boleh dibebani sumbangan. (*) 

*Reporter : Suseno | Editor : Fathur Rozi