Kritis Membela Honorer, Demokrat Situbondo Akan Tinggalkan Koalisi?

SITUBONDO, NARASINEWS.ID - Sikap kritis Demokrat Situbondo terhadap kebijakan Pemerintah akhir-akhir ini menjadi perhatian sejumlah pihak. Ada beberapa orang yang khawatir hal itu menjadi kode bahwa Demokrat Situbondo di tahun 2024 akan meninggalkan koalisi. 

Namun kekhawatiran-kekhawatiran tersebut disanggah oleh Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda, Rabu (14/6/2023). Menurutnya, sikap Politisi Demokrat Situbondo di gedung DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan wakil rakyat dari partai berlogo Bintang Mercy itu. Sehingga tidak ada hubungannya sikap Partai Demokrat Situbondo dengan urusan koalisi atau oposisi. 

"Saya rasa ini tidak terkait dengan koalisi atau tidak. Ini adalah, Demokrat (tengah) menggunakan fungsi kontrolnya di DPRD," ujarnya. 

Bahkan kata Janur, pihaknya saat ini sedang mempercepat penggodokan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah. "Perdanya sudah telat dua tahun. Kalau melihat dari itu, saya kan pro pemerintah banget," tuturnya. 

Namun khsusus honorer, kata Janur, Partai Demokrat memang memberikan perhatian khusus. Karena menurut politisi senior ini, honorer merupakan DNA dari Partai Demokrat. 

"Khusus yang honorer, karena DNA-nya Demokrat itu sejak SBY sampai sekarang keberpihakan pada honorer dan ASN. Itu jati dirinya Demokrat," tuturnya. 

Sementara mengenai persoalan sikap Partai Demokrat terhadap persoalan yang dihadapi honorer terkait pengangkatan PPPK, Janur mengatakan bahwa sampai saat ini partai belum mengambil sikap. Sikap politis sementara dilakukan oleh personal Politisi Demokrat. 

"Ini kan baru Fraksi yang bergerak. Fraksi masih ada di Jakarta, kita belum ketemu. Kalau sikap partai belum, kita masih menunggu laporan dari teman-teman Fraksi. Saat ini masih pengumpulan data, baik yang di lapangan atau di Jakarta," ujarnya. 

Kemungkinan sikap resmi Partai akan disampaikan ketika paripurna terdekat. Namun yang jelas Demokrat terus mencari solusi terbaik untuk penyelesaian persoalan honorer. 

"Demokrat ini koalisi, jadi lebih berat lagi tugasnya, harus cari solusi. Jadi kita tidak hanya mengkritik, tapi kita mencarikan solusi," terangnya. 

Apalagi pengawalan terhadap kepentingan honorer dilakukan Demokrat tidak hanya di periode pemerintahan saat ini. Namun sejak sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. "Tidak cuma masa Pak Karna. Sebelumnya kita juga memperjuangkan insentif K2," tuturnya. 

Sebelumnya, kritik terhadap sikap pemerintah terkait persoalan honorer berkali-kali disampaikan Politisi Demokrat. Mulai dari persoalan serapan dana untuk honor PPPK, kekhawatiran honorer tidak mendapatkan haknya, hingga kritik terkait sikap Pemerintah Daerah yang kurang terbuka dalam hal pengusulan formasi PPPK di tahun 2023. 

Meskipun point ketiga di atas sempat dibantah oleh BKPSDM. Di mana Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, mengatakan bahwa pemerintah tidak mengajukan formasi PPPK di tahun 2023. (skd/liz)