Kasus Stunting Situbondo Mencapai Dua Ribu, Wakil Rakyat Desak Pihak Terkait Tanggung Jawab
"Ada 2 ribu kasus stunting saat ini yang harus ditangani oleh dinas maupun kita bersama. Sehingga dalam waktu dekat masalah ini bisa segera diatasi,” ujar Hadi Priyanto
Narasinews.id, SITUBONDO - DPRD Situbondo meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) menjeput bola dalam menangani kasus stunting. Artinya tidak hanya fokus pada pelayanan Posyandu di desa, namun perlu mendatangi satu per satu rumah warga yang terdeteksi kasus tersebut. Pasalnya, kasus stunting tidak hanya terkait masalah tinggi badan, melainkan kurang gizi dan lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, masalah stunting di Situbondo ada sekitar 2.000 kasus. Kasus tersebut merupakan hasil akumulasi dinas kesehatan pada pendataan tahun 2022 yang dinilai cukup besar. Perlu ada tindakan cepat untuk menkan kasus tersebut.
"Ada 2 ribu kasus stunting saat ini yang harus ditangani oleh dinas maupun kita bersama. Sehingga dalam waktu dekat masalah ini bisa segera diatasi,” ujarnya saat rapat bersama masalah stunting di ruang Paripurna Gedung DPRD Situbondo, Selasa (1/3/2023).
Hadi menyebutkan, kasus tersebut belum diketahui secara pasti penyebabnya. Sebab, ada beberapa stunting di Situbondo tidak hanya menimpa masyarakat miskin, melainkan warga yang masuk ekonomi menengah ke atas terindikasi kasus stunting.
"Kita tadi sudah rapat bersama dengan Dinkes dan DP3AP2KB juga membahas maslah data stunting. Uniknya, ada yang terjangkit stunting ini bukan warga tidak mampu, melainkan warga yang secara ekonomi mampu tapi masuk dalam data stunting,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Situbondo, Rudi Afianto, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki data yang valid terkait jumlah kasus stunting dan jumlah Balita yang mengikuti bulan timbang. "Sehingga data itu nantinya menjadi rujukan kita dalam mengambil kebijakan," ujarnya.
Politisi PDI-P ini mengaku heran berbagai program kesehatan dan kesejahteraan rakyat digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo justru angka stunting naik drastis. "Dari 23,7 persen, kemudian meningkatkan menjadi 30,9 persen, anggap 31 persen. Sekarang untuk berobat sudah ada Sehati, sudah ada BPJS yang itu didanai baik oleh pusat maupun daerah, pembagian-pembagian subsidi sembako maupun sebagainya juga saya lihat sudah banyak, terapi kanapa angka stunting ini 31 persen sangat tinggi? Itu harus menjadi keprihatinan kita bersama," tambahnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, Tolak Atin, meminta penanganan kasus stunting dilakukan secara bersama-sama antar OPD terkait. "Yang jelas harus lintas sektor, antar OPD, antar Pemerintah Daerah harus benar-benar sinergi. Tanpa sinergitas tidak akan ada hasilnya," tuturnya.
Legislator PKB ini melanjutkan, penanganan kasus stunting juga harus dilakukan satu komando. Yakni melalui TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting).
"Ketua TPPS nya siapa ini? Wabup? Nah ini harus menjadi koordinator semua OPD. Ini harus benar-benar bisa dikondisikan agar bisa bersatu. Apa sih programnya? Apa sih roadmapnya? Apa sih perencanaannya tahun depan sehingga stunting ini benar-benar turun?," tanya pria yang akrab disapa H. Tolak ini.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Situbondo, dr. Sandy Hendrayono, justru menjelaskan adanya kerancuan data terkait stunting di Situbondo. Dia juga menerangkan bahwa data kenaikan angka stunting dari 23,7 persen menjadi 30,9 persen, surveinya dilakukan September 2022 dan baru dirilis oleh SSGI tanggal 25 Januari lalu bertepatan dengan Hari Gizi Nasional.
"Lokusnya di 20 puskesmas, 61 desa, dan jumlah balita yang disurvei ada 619. Dari 619 Balita itu menurut data kami sekitar 170 yang stunting. Artinya yang sekarang saya masih kekeh (kokoh-red) bahwa itu bukan 30,9 persen, itu sebetulnya 27,46 persen. Bahkan saya akan ke Kementerian Kesehatan untuk adu data," bebanya.
Mantan Direktur RSUD Asembagus ini menerangkan pihaknya punya data pembanding jumlah stunting di Kota Santri Pancasila.
"Data stunting sebetulnya total keseluruhan di Situbondo sebanyak 2.878 dari total sekitar 42.900 Balita. Itu data dari bulan timbang di posyandu-posyandu Bapak. Kalau dipersentasekan itu sekitar 7,08 persen," pungkasnya.
Sandy mengungkapkan, upaya yang bisa dilakukan oleh Dinkes untuk menekan angka stunting yakni dengan memaksimalkan kinerja Puskesmas di masing-masing kecamatan. "Mereka yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan bisa cepat menangani kasus tersebut. Intinya kita sudah berupaya bagaimana kasus stunting ini bisa ditangani, bahkan hingga tidak ada kasus baru,” tutupnya. (*)
*Reporter : Fathur Rozi | Editor: Izzul Muttaqin
What's Your Reaction?
