DPRD Tulungagung Gelar Paripurna Penetapan Perda APBD 2024

TULUNGAGUNG, NARASINEWS.ID - Gelar rapat paripurna, DPRD Tulungagung dan Kepala Daerah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna persetujuan bersama, antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap Ranperda tentang APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2024 bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-818, digelar  di Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Sabtu (18/11/2023). 

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, juga beragenda penetapan Propemperda tahun 2024 serta penetapan Ranperda lainnya.

Propemperda tahun 2024 yang ditetapkan dan penyampaiannya dibacakan anggota Bamperda DPRD Tulungagung, Haji Nurhamim, memuat 12 Ranperda.

Sedang Ranperda lainnya yang ditetapkan menjadi Perda adalah Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 21 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan laporannya disampaikan oleh Ketua Pansus I DPRD Tulungagung, Samsul Huda.

Dalam rapat paripurna juga dibacakan laporan hasil reses DPRD Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Nila Kusuma Wardhani. Selain itu juga penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung oleh Agung Darmanto SH.

Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2024 yang telah disahkan menjadi perda, di sisi pendapatan berjumlah Rp2.810.661.763.582,00. Sedang belanja mencapai Rp3.025.261.763.582,00. Dan ini menjadikan defisit Rp214.600.000.000,00.

Sedang di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp230.000.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp15.400.000.000,00. Karena itu menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp214.600.000.000,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp0,00 (nol).

Kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai Perda, namun semua fraksi dalam rapat paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Pj Bupati Heru Suseno.

Pembacaan catatan fraksi ini diwakili oleh Fraksi PKB dengan juru bicaranya, H Khamim. 

Di antara catatannya adalah memohon dalam APBD sudah mengganggarkan gaji GTT, PTT guru SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Sehingga keseriusan pemerintah daerah benar-benar berpihak melalui penganggaran, serta peningkatan anggaran infrastruktur akibat banyak jalan yang rusak.

“Anggaran di UPT perlu ditambah agar jalan yang rusak dapat segera diperbaiki,” bebernya.

Sementara itu, Pj Bupati Heru Suseno saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terimakasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2024, Propemperda Tahun 2024 dan Perda lainnya. Ia pun akan melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.(*).

*Reporter : Agus | Editor : Isma