Desa Margamulya Jadi Sorotan, Transparansi BKK Panas Bumi Dipertanyakan
Pemerintah Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, kini menjadi sorotan warga terkait alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) panas bumi.
NARASINEWS.ID – Pemerintah Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, kini menjadi sorotan warga terkait alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) panas bumi.
Sebagai desa yang berada dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), warga mengaku sudah akrab dengan kabar bantuan tersebut dari PT Star Energy, namun mempertanyakan transparansi penggunaannya.
Pemdes Margamulya dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran BKK panas bumi, sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat terkait pengalokasian dana tersebut.
"Kami tidak tahu mana anggaran dari dana desa dan mana yang bersumber dari BKK panas bumi," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Narasinews.id.
Warga mengaku hanya mengetahui bahwa BKK panas bumi merupakan bagian dari pendapatan desa yang diatur oleh Pemkab Bandung melalui Peraturan Bupati 2022. Sayangnya, pelaksanaannya dinilai tertutup tanpa informasi yang jelas bagi masyarakat.
"Padahal, masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut," lanjutnya.
Warga juga berharap Pemkab Bandung, melalui DPMD dan Inspektorat, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, termasuk alokasi BKK panas bumi. Dalam kurun 2023-2024, Pemdes Margamulya disebut telah menerima dana sebesar Rp490.968.000 sebagai zona dua.
Saat Narasinews.id mencoba mendapatkan klarifikasi di Kantor Pemerintahan Desa Margamulya, sikap kurang bersahabat ditunjukkan oleh Sekretaris Desa, Asep Jamaludin. Saat ditanya soal alokasi BKK panas bumi, Asep menjawab singkat bahwa dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan jalan dan penampungan sampah.
“Sudah ya, saya sibuk,” cetusnya dengan nada tidak ramah.
Warga Margamulya menyayangkan sikap Asep yang dinilai tidak mencerminkan pejabat desa yang melayani masyarakat dengan baik.
"Dia bukan asli warga Margamulya, melainkan dari Bogor," ungkap salah satu warga yang berharap Pemkab Bandung meninjau ulang kinerja aparat desa dan mengawasi penggunaan anggaran demi mencegah potensi penyalahgunaan dan praktik KKN.
What's Your Reaction?