Dekati Pemilu 2024, Dispendukcapil Kabupaten Kediri Genjot Perekaman e-KTP

Narasinews.id, KEDIRI- Capaian pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Kediri hampir 100 persen dari total jumlah penduduk wajib KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Kediri Wirawan menyampaikan, sesuai arahan Bupati Hanindhito Himawan Pramana pelayanan Adminduk terus digenjot. 

Dari jumlah penduduk Kabupaten Kediri 1.679.039 jiwa, yang tercatat wajib memiliki KTP sebanyak 1.291.233 jiwa. 

"Dari jumlah penduduk yang wajib KTP, capaian perekaman sampai hari ini sudah mencapai 99,4 persen," katanya, Senin (6/11/2023).

Menurut Wirawan, dari persentase itu capaian perekaman e-KTP telah mencapai 1.282.694 jiwa. Mendekati Pemilu 2024, Dispendukcapil Kabupaten Kediri terus menggenjot perekaman bagi penduduk yang telah wajib KTP. 

Upaya itu untuk menghindari penduduk tidak mendapatkan hak pilih karena belum memiliki KTP. 

"Nanti 14 Februari ditargetkan yang memiliki hak pilih sudah punya KTP," ungkapnya.

Mengejar target perekaman KTP itu, Dispendukcapil mengintensifkan upaya jemput bola bagi penduduk disabilitas, lansia dan ODGJ. 

Bagi pelajar yang telah berusia 17 tahun dan telah wajib ber-KTP di awal 2023 mulai dilakukan jemput bola di sekolah melalui program Sahaja Putih Abu-Abu. 

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Kediri jumlah pemilih pemula sebanyak 20.918 jiwa. Dari jumlah itu yang telah dilakukan perekaman sebanyak 12.054 jiwa. 

Wirawan menyebut, pihaknya telah mengirimkan surat ke kecamatan untuk diteruskan ke desa dan sekolah guna mensosialisasikan perekaman bagi pelajar atau penduduk yang telah berusia 17 tahun ini.

Perekaman KTP tersebut menurut Wirawan bisa dilakukan di tiap kantor kecamatan setempat dengan memanfaatkan program Sabtu Ceria.

"Sekolah-sekolah juga memberikan dispensasi bagi siswanya agar dapat melakukan perekaman e-KTP di hari Sabtu pada program Sabtu Ceria" urainya.

Setiap pengurusan e-KTP maupun dokumen Adminduk di Kabupaten Kediri, kata Wirawan, bisa cetak hari itu juga jika tak terkendala listrik dan internet. 

Keterbatasan blangko e-KTP diakui telah selesai. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan MoU dengan Ditjen Dukcapil melalui hibah uang.

"Untuk Jawa Timur baru Kabupaten Kediri," bebernya.

Upaya itu dilakukan karena pengurusan e-KTP, termasuk perbaikan data di Kabupaten Kediri cukup tinggi. Dalam sehari, kata Wirawan, Dispendukcapil Kabupaten Kediri bisa melakukan pencetakan 600-700 e-KTP.

Tak kalah penting, selain perekaman e-KTP tersebut, Dispendukcapil Kabupaten Kediri juga melakukan sosialisasi pengurusan akta kematian. 

Pengurusan dokumen itu dinilai sangat penting untuk melindungi data orang yang telah meninggal. Untuk itu diperlukan peran aktif dari keluarga atau ahli waris.

Tanpa akta kematian, Dispendukcapil tidak bisa melakukan penghapusan data kependudukan orang yang telah meninggal dari sistem daftar kependudukan.

"Sosialisasi ini dilakukan sampai ke desa-desa," tandasnya.

Dari sosialisasi itu, kesadaran pengurusan akta kematian menunjukkan peningkatan. Sebagai contoh, berdasarkan data Dispendukcapil Kabupaten Kediri pada 2020 diterbitkan 5.857 akta kematian.

Kemudian, pada 2021 diterbitkan 13.911 akta kematian, di 2022 diterbitkan 18.335 dan pada 2023 hingga saat ini telah diterbitkan 16.360 akta kematian.(dho)