Berbagai Bantuan Bakal Digelontorkan untuk Warga Situbondo, Cek yang Dapat

Narasinews.id, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo berencana menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Program tersebut akan menyasar 4.536 keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Situbondo, Samsuri, optimis keberadaan BLT DBHCHT bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Santri Pancasila. Yang saat ini hanya tersisa 33 persen atau 6.010 jiwa.

“Yang dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem nol persen. Itu artinya sisanya ini harus sudah ditangani,” ucapnya kepada Jurnalis Narasinews.id, Rabu (21/9/2022).

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala DLH Situbondo ini menyampaikan bahwa selain BLT DBHCHT, Pemkab Situbondo juga bakal menggelontorkan bantuan paket sembako

“Karena keinginan Bapak Bupati pada tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem sudah nol persen,” tambahnya.

Samsuri berharap peran aktif kepala desa (Kades) untuk mendukung program tersebut. Sehingga penyaluran BLT DBHCHT dan Bansos paket sembako bisa tepat sasaran.

“Pemerintah desa (Pemdes -red) kami minta bisa bersinergi dengan Pemkab Situbondo untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Dengan catatan data yang ada di desa itu divalidasi dengan benar. Atinya verivikasi validasi harus kita lakukan secara simultan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Situbondo, Akhriat Syahada Alam, mengatakan bahwa Pemkab Situbondo menggelontorkan anggaran hingga Rp4,5 miliar untuk merealisasikan program tersebut.

“Nanti para KPM sudah menerima buku tabungan dan ATM Bank Jatim. Nominalnya Rp900 ribu. Itu untuk tiga bulan (Agustus, September dan Oktober). Setiap bulannya masing-masing menerima Rp300 ribu,” ujarnya.

Kata Alam, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ada empat golongan penerima BLT DBHCHT. Yakni buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang di-PHK, dan masyarakat lain yang tinggal di daerah kemiskinan ekstrem.

Rincian KPM penerima BLT DBHCHT adalah buruh tani tembakau sebanyak 3000 orang. Mereka tersebar pada 71 desa di 14 kecamatan. Kemudian sebanyak 1.376 masyarakat kurang mampu yang tinggal di lima kecamatan yang masuk kemiskinan ekstrem. Yakni Arjasa, Panji, Besuki, Suboh, dan Sumbermalang. Selanjutnya buruh pabrik rokok dengan jumlah 150 orang. Terakhir buruh pabrik rokok yang di PHK sebanyak 10 orang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Alam menargetkan, pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. “Sekarang masih tahap pendataan dan verifikasi lapangan. Untuk tahap ini kami melibatkan petugas PPL Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta petugas TKSK Dinas Sosial,” tutupnya. (adv/*).

*Reporter : Fathur Rozi | Editor : Izzul Muttaqin