Bupati Situbondo Ajak Kades Kolaborasi Berantas Kemiskinan
"Instruksi dari Bapak Presiden pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrim harus sudah 0 persen," ucap Bupati.
Narasinews.id, SITUBONDO - Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek), Selasa (20/9/2022). Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Wisata Bahari Pasir Putih, Kecamatan Bungatan.
Pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengajak para kepala dasa (Kades) dan lurah se-Situbondo untuk fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Santri Pancasila. "Instruksi dari Bapak Presiden pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrim harus sudah 0 persen," ucap Bupati.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Santri Pancasila ini memaparkan lima poin Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
"Kita harus komitmen untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrim, menyusun program dan kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, menfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan," bebernya.
Oleh karena itu, pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini menekankan pentingnya validitas data angka kemiskinan ekstrim. "Sehingga kita pada pagi hari ini duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan Regsosek ini bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.
Nantinya Regsosek menjadi data tunggal bagi pemerintah untuk dijadikan acuan penurunan angka kemiskinan ekstrem.
"Sehingga saya minta pelaksanaan ini (Regsosek -red) bisa dilakukan seobjektif mungkin. Jadi nanti dengan data ini bisa dijadikan acuan intervensi program pemerintah dalam rangka menghapus angka kemiskinan ekstrem di Situbondo," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bung Karna juga mengajak para Kades untuk membantu Pemkab Situbondo dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
"Karena rokok ilegal ini kan tidak membayar pajak, sehingga tidak ada pemasukan dari sektor cukai. Dengan begitu berdampak terhadap penerimaan pemerintah daerah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Situbondo, Bagas Susilo, menyampaikan dalam Regsosek akan ada petugas yang mendata klasifikasi ekonomi seluruh keluarga di Situbondo. “Sehingga kami mendapat data yang valid untuk intervensi bantuan sosial (Bansos -red). Sebab banyak Bansos pemerintah yang tidak tepat sasaran," ucapnya.
Menurut Bagas, tujuannya dari Resosek bukan hanya memastikan penyaluran Bansos pemerintah tepat sasaran. Namun juga untuk menghitung besaran pajak keluarga.
“Untuk itu kita sedang melakukan rekrutmen petugas Resosek sebanyak 1.233 orang. Di antaranya dari unsur perangkat desa dan pegawai kecamatan. Namun ada juga perangkat desa yang tidak mau dengan alasan menjaga netralitas Pilkades,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Situbondo, Karna Suswandi; Wabup, Nyai Hj Khoirani; Kepala BPS, Bagas Susilo; Jajaran Forkopimda; Wakil Ketua DPRD, Djaenur Ridho; PJ Sekdakab, Wawan Setiawan; Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo, Camat dan Kades se-Kabupaten Situbondo. (adv/*)
*Reporter : Fathur Rozi l Editor : Izzul Muttaqin
