Begini Dukungan Politisi PKB Terhadap Arah Kebijakan Pemerintah Situbondo

Narasinews.id, SITUBONDO - Kemajuan pembangunan daerah menjadi cita-cita banyak pihak. Eksekutif maupun legislatif memiliki harapan yang sama. Yakni ingin melihat Situbondo terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Harapan yang begitu besar ini disampaikan oleh  Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H. Tolak Atin, Rabu (18/1/2023). Politisi PKB ini secara gamblang membahas berbagai hal yang harus diperbaiki bersama-sama di tahun 2023. Agar hal-hal yang kurang baik di tahun 2022 tidak terulang kembali.

Salah satu yang diinginkan oleh Tolak Atin adalah pemerintah daerah ke depan lebih banyak turun untuk menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan dia juga berharap keinginan warga itu dijadikan pijakan dalam membuat suatu rumusan kebijakan. Sehingga harapan, mimpi, dan cita-cita warga Situbondo benar-benar terealisasikan.

“Banyak hal yang perlu diperbaiki. Terutama dalam rumusan kebijakan. Saya berharap bagaimana rumusan kebijakan bisa melibatkan sekua stake holder. Sehingga ketika rumusan kebijakan itu mampu menampung kepentingan-kepentingan stake holder,” ujarnya.

Karena, kata H Tolak, kebijakan yang diambil nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu ketika ingin merumuskan kebijakan perlu melibatkan masyarakat.

“Nah dari rumusan kebijakan yang telah didapat akar masalahnya, keinginannya, dan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rumusan kebijakan, tentu memiliki kerangka dasar yang disebut gagasan. Nah gagasan itu kemudian secara teknis dibuatkan narasi-narasi yang berbentuk konsep. Konsep ini nantinya akan dipahami oleh pelaksana teknis di lapangan. Yang nantinya akan dilaksanakan oleh OPD,” terangnya.

Harapannya dengan rancangan konsep yang matang, akan memberikan dampak terhadap kualitas karya. “Karya yang bermakna  tentu diharapkan ileh masyarakat sebagai jawaban dari sebuah masalah,” ujarnya.

H Tolak mencontohkan pembubaran dua perusda. Pihaknya sejak awal menyarankan agar segala sesuatu seusia aturan dan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Selain itu dia juga ingin semua terkonsep.

“Namun nyatanya di tahun 2021 tidak terealisasi. Kenapa? Karena memang tidak sda kesiapan tentang pembubaran. Akhirnya dilanjutkan di Prolegda tahun 2022. Dan di tahun 2022, kami PKB juga ikut mengawal agar Prolegda untuk pembubaran dua Perusda clear. Tidak masalah, kamu juga mendukung. Karena kami mitra kritis, bukan oposisi,” tuturnya.

Ketika pembubaran Perusda sudah clear, maka untuk menyetujuinya pihaknya harus clear juga. 

“Waktu itu kami tanyakan mana konsepnya. Karena alasan untuk pembubaran itu karena pengelolaan tidak bagus dan tidak bisa menyumbang PAD. Sehingga kalau ini akan dilakukan dengan baik, Perdanya pasca pembubaran itu harus diyakini bahwa nantinya akan lebih baik. Pengelolaannya akan seperti ini. Targetnya harus seperti ini,” ujarnya.

Namun nyatanya Paripurna untuk pembubaran mengalami kegagalan. Hal itu dikarenakan pihaknya belum mendapatkan kejelasan konsep pembubaran yang dimaksud.

“Sehingga terakhir-terakhir kami sudah mengalah dan memaksakan diri untuk mengikuti. Nah ternyata hari ini masih ambigu pengelolaan dua Perusda. Sedangkan target PAD nya rugi,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, belum merespon saat dihubungi sekitar pukul 14.15. Sehingga Narasinews.id belum bisa mendapatkan konfirmasi terkait rencana evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun 2023. (*)

*Reporter: Izzul Muttaqin