Banyuwangi Butuh UHC, PPP Jadi Promotor Utama

Banyuwangi Butuh UHC, PPP Jadi Promotor Utama
Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Basir Khadim (Basir Khadim for Narasinews.id)

BANYUWANGI, NARASINEWS.ID -  Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Banyuwangi, memikirkan masa depan kesehatan masyarakat bumi Blambangan. 

Sebelum digedok pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, FPPP berharap sudah ada kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif mengenai Universal Health Coverage (UHC).

Untuk mencapai UHC, sebuah daerah harus mencapai kalkulasi sebesar 98 persen masyarakat mengikuti program jaminan kesehatan BPJS. 

Saat ini Banyuwangi mencapai 73 persen masyarakat mengikuti program BPJS, artinya tinggal 25 persen lagi menuju UHC.

"Banyuwangi masih 73 persen. Sehingga tinggal 25 persen lagi kita bisa mencapai UHC," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, Basir Khadim, Rabu (22/11/2023).

Teknisnya bisa dibicarakan secara mendalam, dengan memanfaatkan anggaran yang ada. 

Misal mengalokasikan anggaran UHC memakai SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, atau alokasi dana lain yang bisa dibicarakan untuk memenuhi kebutuhan UHC masyarakat Banyuwangi. 

"Saya kira asalkan benar-benar mau dan berusaha mewujudkan UHC, saya rasa cukup mudah, tinggal kita bayarkan sisa masyarakat yang masih belum mengikuti BPJS dengan anggaran yang ada," ungkap Basir.

Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UHF sendiri menurut WHO, adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif. 

Di samping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya

Lebih lanjut, WHO juga mengingatkan bahwa

UHC bukan jaminan kesehatan tidak terbatas atau pengobatan gratis. 

UHC bukan semata tentang pembiayaan kesehatan, namun mencakup pengelolaan semua komponen sistem kesehatan. 

Bahkan tak hanya terbatas pada pembiayaan layanan kesehatan dasar minimal, namun harus meningkatkan cakupan  saat sumberdaya sudah makin baik.

UHC bukan hanya mencakup kesehatan perorangan, namun mengupayakan kesehatan masyarakat termasuk promosi kesehatan, penyediaan air bersih, dan pengendalian nyamuk.

UHC bukan hanya mengenai peningkatan kesehatan, namun juga langkah menuju ekuiti, prioritasi pembangunan, serta inklusi dan kohesi sosial.(cid)