Transportasi Kerek Inflasi, Mendagri: Perlu Koordinasi

“Ini memerlukan pemerintah pusat terutama adalah Kementerian Perhubungan. Ini nanti saya minta Pak Irjen untuk rapatkan sekali lagi, undang Menteri Perhubungan, kemudian Menteri ESDM, Menteri Keuangan, SKK Migas dan satu lagi adalah mungkin dari asosiasi penerbangan ini dan Menteri BUMN,” kata Mendagri

Transportasi Kerek Inflasi, Mendagri: Perlu Koordinasi
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. (Foto : Humas Kemendagri for Narasinews.id)

Narasinews.id, JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian/lembaga (K/L) perlu terus berkoordinasi dalam rangka menjaga angka inflasi, khususnya di sektor transportasi. Berdasarkan data inflasi April 2023 (y-o-y), Mendagri menyebut, sektor transportasi menyumbang inflasi sebesar 11,96 persen. Angka ini memberikan andil inflasi 1,45 persen dari keseluruhan inflasi nasional sebesar 4,33 persen.

“Ini memerlukan pemerintah pusat terutama adalah Kementerian Perhubungan. Ini nanti saya minta Pak Irjen untuk rapatkan sekali lagi, undang Menteri Perhubungan, kemudian Menteri ESDM, Menteri Keuangan, SKK Migas dan satu lagi adalah mungkin dari asosiasi penerbangan ini dan Menteri BUMN,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Mendagri menjelaskan, tarif angkutan udara menjadi penyumbang inflasi yang paling signifikan. Kenaikan itu disebabkan salah satunya karena demmand transportasi yang tinggi menjelang Lebaran. Jumlah penumpang mengalami kenaikan yang menyebabkan tarif semakin tinggi. Kenaikan harga ini berpengaruh terhadap sektor lainnya.

“Harusnya demand-nya tinggi, ya jangan juga diikuti dengan kenaikan yang tinggi, karena berpengaruh transportasi itu kepada sektor-sektor lain. Kargo pun menjadi naik, kargo udara, kalau kargo udara naik biaya transportasi untuk barang-barang dari satu tempat ke tempat lain juga akan tinggi,” ungkapnya. 

Dia menjelaskan, seharusnya harga transportasi seperti avtur dan kargo tersebut bisa diatur oleh pemerintah (administered price), bukan berdasarkan mekanisme pasar. Bahkan harga avtur di Indonesia lebih tinggi daripada di Singapura karena distribusinya masih memerlukan transportasi untuk memindahkan avtur dari satu daerah ke daerah lain.

“Sementara di Singapore ya untuk pesawat-pesawat mereka Singapore Airlines mereka cukup menyimpan avturnya di satu tempat. Tidak perlu ada transportasi untuk menuju ke Bandara Changi, ini masalah biaya avtur yang perlu diatasi,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, dengan adanya intervensi misalnya dari Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan kebijakan menurunkan biaya tiket, maka otomatis inflasi di sektor tranportasi ini akan menurun. Kebijakan ini juga bisa menekan perusahaan penerbangan agar tidak mengambil keuntungan yang tinggi sehingga memberatkan rakyat.

“Saya sampaikan kepada Presiden, kalau seandainya harga tiket dan kargo udara terutamanya bisa diturunkan katakanlah sepertiganya saja harganya, berarti dari 1,45 persen kurangi 0,45 persen bisa diturunkan menjadi 1 persen, penyumbang inflasinya 1 persen itu sudah bisa di bawah 4 persen," tandasnya. (*) 

*Reporter : Nanda | Editor : Fathur Rozi