Rp500 Triliun Anggaran Kemiskinan Dipakai Rapat di Hotel, PPP Banyuwangi Beri Tanggapan
"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar
Narasinews.id, BANYUWANGI - Belakangan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas ramai menjadi perbincangan publik tanah air.
Mantan Bupati Banyuwangi dua periode tersebut mengungkap jika sebanyak 500 triliun anggaran kemiskinan telah dihabiskan untuk kepentingan rapat hingga studi banding dalam lingkup Kementerian hingga lembaga yang ada di negara.
Padahal, anggaran sebanyak itu harusnya terserap untuk alokasi pengenalan kemiskinan di negara.
Dikutip dari tayangan Youtube Kementerian PAN-RB, Azwar Anas mengaku telah melaporkan jika anggaran yang cukup besar tersebut masih kurang tepat sasaran sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar dalam Sosialisasi Permen PAN-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1).
Dari temuan tersebut, Azwar Anas ingin kedepan ada perubahan yang signifikan, anggaran tersebut harus tepat sasaran untuk menuntaskan persoalan kemiskinan secara merata di negara.
Hal ini juga menjadi perhatian khusus Ketua DPC PPP Banyuwangi, Moh Basir Khadim. Menurutnya anggaran sebesar itu cukup mubazir jika dilanjutkan dan dibiarkan terus menerus.
"Ini gagasan sangat bagus, tinggal pak Menteri buat permen atau minimal SE melarang pejabat atau ASN untuk studi banding dan acara di hotel. Atau perjalanan dinas dibatasi. Umpama maksimal dalam sebulan cukup maksimal tiga hari. itu sangat bagus," kata Basir.
"Rapat dan studi banding memang perlu. Tapi setidaknya dengan temuan yang telah diungkapkan bapak Menteri Azwar Anas. Kita juga harus memahami, bahwa target dan sasaran untuk mengentaskan kemiskinan di negara juga harus menjadi prioritas. Caranya bisa kita meminimalisir pengeluaran negara dengan mengurangi jatah perjalanan dinas para pejabat, dan lebih fokus kepada aksi dan aksi nyata," kata Basir Khadim, Minggu (29/1/2022).
Sebelumnya, Basir sempat memiliki pandangan serupa dengan Menteri Azwar Anas, dia mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas bagi pejabat sebaiknya dikurangi, namun ada sedikit penambahan gaji bagi para pejabat yang bersangkutan, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bagi mereka. Dengan begitu antara program dan realisasi anggaran keduanya sama-sama akan tepat sasaran.
"Misalkan jatah perjalanan dinas setiap bulan sekitar Rp60 Juta, para pejabat bisa dinaikkan gaji sebesar 20 persen dari anggaran perjalanan dinas. Jadi ada penambahan Rp12 juta, dari situ negara masih bisa menghemat sebesar Rp48 juta di setiap pejabat, dan kalikan jumlah pejabat yang ada di Indonesia, sudah berapa. Dari situ bisa terlihat, masyarakat miskin akan semakin bisa diperhatikan oleh negara kita," ungkap Basir. (*)
*Reporter : Habibi | Editor : Fathur Rozi
What's Your Reaction?
