PCNU Situbondo Turun Tangan Perjuangkan Penutupan Eks Lokalisasi GS

“2023 harus sudah selesai. Kalau nunggu tiga tahun ngapain? Terlalu nampak lemahnya kita itu kalau sampai tiga tahun. Terutama yang memiliki hak untuk mengeksekusi pemerintah itu, kan begitu saja sebetulnya," tegas Kiai Muhyiddin

PCNU Situbondo Turun Tangan Perjuangkan Penutupan Eks Lokalisasi GS
Kiai Muhyiddin bersama sejumlah pengurus PCNU Situbondo bertemu dalam sebuah acara. (Foto: PCNU Situbondo tor Narasinews.id)

Narasinews.id, SITUBONDO - Eks Lokalisasi Gunung Sampan (GS) yang berada di Desa Kotakan, Kecamatan/Kabupaten Situbondo, nampaknya masih eksis. Kondisi tersebut membuat Ketua PCNU Situbondo, KH. Muhyiddin Khotib, geram. 

Pimpinan organisasi keislaman ini pun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk segera menutup tempat pelacuran tersebut. Sesuai dengan amanah Perda Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran. 

Tak cukup itu, Kiai Muhyiddin juga meminta penutupan dilakukan di tahun 2023. Dia tidak ingin muncul alasan-alasan yang dapat membuat tempat tersebut terus eksis.

“2023 harus sudah selesai. Kalau nunggu tiga tahun ngapain? Terlalu nampak lemahnya kita itu kalau sampai tiga tahun. Terutama yang memiliki hak untuk mengeksekusi pemerintah itu, kan begitu saja sebetulnya," tegasnya kepada Jurnalis Narasinews.id melalui sambungan telepon, Sabtu (14/1/2023). 

Untuk itu, KH Muhyiddin menyampaikan, PCNU Situbondo siap menjadi inisiator dalam melakukan komunikasi politik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk mendorong Pemkab Situbondo menutup Eks Lokalisasi GS. 

KH Muhyiddin menilai, penutupan terhadap eks lokalisasi tersebut tidak pernah benar-benar terjadi secara maksimal. "Indikatornya penghuninya bertambah dan di beberapa pinggir jalan itu masih marak (lokalisasi -red)," tambahnya. 

Menurutnya, sejumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Eks Lokalisasi GS bukan warga Situbondo. Jadi sudah selayaknya dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. 

“PSK di Situbondo ini kan bukan orang Situbondo. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu kan bukan regional, tapi sudah nasional. Kayaknya orang-orang yang di sana (PSK di GS -red) itu sudah terkenal se-indonesia . Kayaknya seperti itu. Kan tidak bagus kalau menjadi ikon Situbondo," imbuhnya. 

KH Muhyiddin menyampaikan, pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan kajian dan langkah-langkah kongkrit untuk menegakkan Perda larangan prostitusi di Situbondo tersebut. 

“Kita juga melakukan kajian bagaimana semua bisa terayomi dengan baik. Salah satun caranya, pemerintah kabupaten mendata mereka lalu disampaikan ke pemerintah asal mereka. Selanjutnya, dikembangkan ke tempatnya masing-masing. Tentu ini kan butuh kerjasama semua pihak," bebenya. 

Kemudian untuk menutup secara permanen, lanjut KH Muhyiddin, Eks Lokalisasi GS bisa dijadikan sebagai tempat panti asuhan anak yatim-piatu. Atau dijadikan tempat pendidikan,

“Atau apa pun itu yang penting berdampak positif. Kemudian juga bagi Kepala Desa (Kades-red) bisa memberlakukan aturan bahwa kalau di desanya itu ada pendatang baru dan dia tidak melapor dalam 24 jam atau maksimal tiga hari, bisa dikeluarkan. Jadi tersistem dan tidak grusah-grusuh (terburu-buru -red)," ucapnya. 

Sementara itu, Kasatpol PP Situbondo, Buchari, mendukung langkah dari PCNU Situbondo yang menjadi inisiator penutupan Eks Lokalisasi GS. "Kalau ditutup ya kami setuju. Cuma kita harus memiliki solusi juga bagi warga kita kan. Pekerjaan atau pembinaan itu harus ada," tuturnya. 

Buchari membantah bila selama ini Satpol PP Situbondo lembek dalam menegakkan Perda Nomor 27 Tahun 2004 tersebut. 

“Jadi untuk penegakkan Perda kita berkaca dari masa lalu ya. Sudah ditangkap tapi kenyataanya masih ada. Mulai saya jadi ASN (31 tahun) sudah ada itu (prostitusi -red),” ucapnya.

Namun Buchari tidak diam. Dia mengambil pola lain seperti pembinaan. “Dibina tidak bisa, ya penindakan ditingkatkan. Tahap demi tahap harus kita lalui itu. Jadi tidak langsung kita tangkap-tangkap gitu," pungkasnya. (*) 

*Reporter : Fathur Rozi