Mendagri Minta Jajaran BNPP Kawal Pembangunan di Daerah Perbatasan
“Di pulau ini membutuhkan pembangunan. Misalnya cold storage atau membantu nelayan dan lain-lain. Uangnya berarti di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), harus dialirkan ke sana (kebutuhan tersebut),” ujar Mendagri
Narasinews.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengawal pembangunan di daerah perbatasan. Dirinya meminta BNPP membuat konsep pembangunan di daerah perbatasan, terutama yang menjadi daerah prioritas.
BNPP juga perlu mengarahkan kementerian atau lembaga terkait yang menerima anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan. Tujuannya aagar penggunaannya tepat sasaran.
“Di pulau ini membutuhkan pembangunan. Misalnya cold storage atau membantu nelayan dan lain-lain. Uangnya berarti di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), harus dialirkan ke sana (kebutuhan tersebut),” ujar Mendagri yang juga Kepala BNPP dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Ballrom Hotel Discovery Ancol, Kamis (25/5/2023).
Mendagri mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan. Jumlah anggarannya beragam dalam setiap tahunnya.
Pada 2020, kata dia, Bappenas menganggarkan kurang lebih Rp9,4 triliun, Rp8,9 triliun pada 2021, Rp10,5 triliun pada 2022, dan Rp7,7 triliun pada 2023. Anggaran tersebut disebar ke sekitar 27 kementerian/lembaga.
“Kami sudah melakukan banyak pendekatan kepada Bappenas untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun perbatasan. Uangnya tidak perlu di BNPP. BNPP hanya lembaga koordinator,” ujar Mendagri.
Dia menekankan, jangan sampai anggaran yang sudah diberikan tersebut tidak digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan. Karena itu rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dibutuhkan untuk menyamakan persepsi.
"Jadi koordinasi mulai dari perencanaan untuk sasaran mana dan uangnya berapa, kementerian atau lembaga mana yang mengerjakan, dan kemudian juga berembuk dengan pemerintah daerah,” terang Mendagri.
Koordinasi itu diharapkan dapat membuat anggaran betul-betul dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah perbatasan. “Untuk itulah rapat koordinasi (Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023) ini kami anggap menjadi sangat penting. Dan di samping melakukan evaluasi yang sudah jalan, apa yang kita lakukan di sisa tahun anggaran ini agar lebih fokus, sekaligus juga untuk perencanaan tahun depan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pengarah BNPP yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, perbatasan negara merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia. Karena itu, pembangunan perbatasan terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga secara simultan dan terarah di bawah koordinasi BNPP. Berdasarkan laporan yang diterima dan hasil pengamatannya di lapangan, Menkopolhukam menilai kondisi perbatasan negara sudah mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik.
“Saya dapat menyimpulkan bahwa secara bertahap wajah perbatasan kita ini sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Mahfud.
Reporter: Nanda | Editor: Izzul Muttaqin
What's Your Reaction?
