DPRD Kota Malang Siap Tampung Aspirasi Pedagang Wisata Belanja Tugu
"Kami di DPRD akan terus mendukung semua program dan kegiatan Pasar Wisata Tugu. Bahkan sudah beberapa tahun ini kami selalu membantu para pedagang," kata Made.
Narasinews.id, MALANG - Anggota DPRD Kota Malang menggelar audensi dengan Ikalan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPBT), Senin (15/5/2023) malam. Acara tersebut berlangsung di Gedung DPRD setempat.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan siap menampung semua aspirasi serta keluhan para pedagang di Wisata Belanja Tugu. Sehingga sektor perekonomian masyarakat bisa terus meningkat.
"Kami di DPRD akan terus mendukung semua program dan kegiatan Pasar Wisata Tugu. Bahkan sudah beberapa tahun ini kami selalu membantu para pedagang," kata Made.
Dalam audiensinya, para pedagang menyampaikan sejumlah keluhan. Seperti tenda yang sudah tidak layak untuk digunakan berjualan dan juga soal beragam fasilitas penopang lainnya.
Menanggapi hal itu, Made langsung menegaskan jika DPRD akan mengupayakan anggaran untuk bantuan para pedagang Pasar Wisata Belanja Tugu pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2023.
"Bantuan untuk Pasar Wisata Tugu pasti akan saya anggarkan. Kami akan lihat bagaimana aturannya dan yang jelas pada PAK tahun ini," bebernya.
Selain itu, terkait dengan lokasi Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang yang saat ini dirasa kurang efisien sertabdampak pandemi Covid 19 terhadap usaha para pedagang. Sehingga, para pedagang meminta agar lokasi Pasar Wisata Belanja Tugu berada di kawasan Jalan Semeru yang telah terbukti sukses membawa para pembeli untuk datang ke lokasi.
Mendengar keluhan ini, Made menegaskan akan berkordinasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat sebagai pemilik hak di area lokasi tersebut. "Kami akan koordinasika dan kami akan bicarakan masalah ini dengan eksekutif," tegas Made.
Made menjelaskan jika DPRD merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tiga fungsi. Yakni legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Sehingga nantinya semua aspirasi masyarakat nantinya akan disampaikan dalam forum resmi legislatif dan eksekutif menghasilkan kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat.
"Momen seperti ini, audiensi dan komunikasi dengan DPRD sangat dibutuhkan, sehingga kami bisa bawa aspirasi bapak atau ibu nantinya ke forum yang lebih tinggi," tandasnya. (*)
*Reporter : Suseno | Editor : Fathur Rozi
What's Your Reaction?
