Dianggap Tak Bekerja oleh Bupati, 107 Pemdes Kebut Verifikasi BLT BBM
“Dari 107 desa yang sebelumnya tercatat belum mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM, alhamdulilah selama satu pekan hingga hari ini semua telah mengirim verifikasi,” ujar Plt. Kadinsos Kediri.
Narasinews.id, KEDIRI – Komitmen Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam melakukan verifikasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM parut diacungi jempol. Sebab langkah dan kebijakannya berhasil membuat penyaluran program tersebut tepat sasaran.
Bahkan sebanyak 107 desa yang sebelumnya belum mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM berbondong-bondong mengirimkan data tersebut ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. Pelaporan itu dilakukan setelah Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu memberikan target pengiriman harus selesai sebelum 17 Oktober 2022.
Bahkan menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana, menindaklanjuti instruksi Mas Dhito tersebut para Camat dikumpulkan oleh Sekda untuk diminta mendorong agar Pemdes segera mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM.
“Dari 107 desa yang sebelumnya tercatat belum mengirimkan laporan verifikasi BLT BBM, alhamdulilah selama satu pekan hingga hari ini semua telah mengirim verifikasi,” ujarnya, Kamis (6/10/2022).
Diungkapkan, dalam pertemuan yang dipimpin Sekda, Camat mengusulkan supaya pemerintah desa tidak hanya melakukan verifikasi BLT BBM. Namun juga Bansos lain seperti PKH, BPNT, BI-JKN dan jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Saat ini, desa juga melakukan Musda khusus program Bansos,” beber Dyah.
Hasil pelaporan verifikasi yang dikirimkan Pemdes lanjut Dyah Saktiana, nantinya dilakukan validasi kelayakan oleh tim dari Pemkab Kediri pada 17 hingga 27 Oktober 2022. Proses validasi dilakukan Dinas Sosial selaku supervisor dengan didampingi DPMPD, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan.
Adapun pengawasan validasi data dilakukan oleh Mas Dhito. Hal itu sebagaimana komitmen orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
Hasil validasi itu menjadi pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS- NG) Kemensos RI. Melalui pembaharuan data tersebut diharapkan menjadi acuan baru dalam penyaluran Bansos.
“Selain memasukkan data lewat aplikasi, kita juga akan mengirim surat terkait pemuktahiran data hasil validasi itu ke Kemensos,” bebernya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rapat koordinasi penyaluran BLT BBM yang diadakan pada Selasa, 29 September 2022, Mas Dhito meminta supaya Camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM. Hal itu lantaran masih terdapat 107 desa yang belum melaporkan hasil verifikasi BLT BBM.
“107 desa ini wajib selesai sebelum tanggal 17 Oktober. Kalau tidak selesai berarti saya anggap Camat dan kepala desanya tidak bekerja,” tegas Mas Dhito dalam rapat itu. (adv/*)
Reporter : Fedho | Editor : Fathur Rozi
What's Your Reaction?