Banyuwangi Undang Kemendagri Pertajam Penyusunan LPPD
"Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan. Apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem," kata Deddy
Narasinews.id, BANYUWANGI - Meningkatkan kinerja pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Banyuwangi menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), di Pendopo Sabha Swagata Pratama, Kamis (4/5/2023). Hadir langsung dalam bimtek tersebut Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Deddy Winarwan.
LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam bimtek yang dihadiri seluruh OPD di Banyuwangi ini, Deddy mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
"Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan. Apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem," katanya.
Dalam kesempatan itu, Deddy mengapresiasi Banyuwangi yang berhasil meraih peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten se-Indonesia. Penilaian ini berdasarkan LPPD yang diserahkan pemkab kepada pemerintah pusat.
"Selamat kepada Banyuwangi yang menjadi juara pertama. Semoga raihan ini menjadi motivasi agar bisa mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah sangat baik," pesan Deddy.
Ia menambahkan, prestasi Banyuwangi dikarenakan memiliki kinerja baik dalam 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI.
"Kinerja tersebut tentunya tak luput dari kerja keras Bapak Ibu yang secara optimal memanfaatkan kebijakan dan anggaran," tambah Deddy.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi sangat konsen terhadap LPPD. "Semoga dengan bimtek ini, pemyusunan pelaporan kita menjadi semakin baik. Saya minta semuanya (ASN) mencatat evaluasi apa saja yang diberikan sehingga bisa langsung dibenahi," kata Ipuk. (*)
*Reporter : Habibi | Editor : Fathur Rozi
What's Your Reaction?
