Banjir Masih Jadi Momok di Aceh Utara, Anggota DPRA Ambil Sikap

Narasinews.id, ACEH UTARA - Ancaman banjir masih menjadi momok serius bagi masyarakat Lhoksukon. Bahkan sejumlah warga mengaku mengalami penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Penyebab utamanya karena tidak terealisasinya penanganan banjir dari hulu ke hilir. 

Atas dasar itulah, Anggota DPRA, Mawardi, dan Ketua WA Grup The Light From Pase, Muhammad Hatta, memfasilitasi pertemuan lintas tokoh masyarakat. Para undangan sengaja didudukkan bersama untuk membahas solusi dan tahapan penanggulangan banjir di Aceh Utara.

Acara yang dilaksanakan pada Senin (10/10/2022) itu berlangsung Ruang Pertemuan Lantai II Dayah Kupi, Teupin Punti, Aceh Utara.

YUK BERSUARA ✍️:

• Instagram Narasinews.id (Klik di Sini dan Kirimkan Informasi, Temuan, Kisah atau Pengalaman Pribadi) 

Muhammad Hatta sebagai moderator pertemuan mengungkapkan, tujuan acara tersebut untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk penanganan banjir di Aceh Utara.

"Kita harus saling mendoakan, bergerak secara bersama sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang kita miliki untuk mencari solusi dan tahapan penyelesaian banjir di Aceh Utara," ujarnya.

Sementara itu, Mawardi, mengatakan  penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. "Pada tanggal 3 Agustus 2022, kami semua Anggota DPRA Dapil V telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB dan Para Deputi tentang penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, mengatakan bahwa banjir menjadi bencana rutin di Aceh Utara. Tentu ubtuk menanggulangi hal itu dibutuhkan penanganan yang utuh dan perencanaan yang permanen. Selain itu juga dibutuhkan dukungan semua pihak agar penanggulangan banjir bisa teratasi. "Harus ada komitmen dari pemerintah maupun Anggota DPRA," tegasnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPRA Dapil V, Ridwan Yunus, menerangkan bahwa bencana banjir sejatinya dapat diprediksi. Sehingga bisa dimaksimalkan solusi dan tahapan penyelesaiannya.

"Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi program strategis nasional. Kami bersama jajaran terkait harus bertemu langsung dengan Pj Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara," tegasnya.

Kemudian Ketua KPA Wilayah Pase, H. Abubakar, mengatakan bahwa di Dapil V ada 12 Anggota DPRA. Semuanya harus ikut memikirkan cara menangani banjir di Aceh Utara.

"Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya," harapnya.

Kepala Bappeda Aceh Utara, M. Nasir, menjelaskan bahwa Sungai Krueng Keureutoe, Krueng Peuto, dan Krueng Pirak kewenangannya berada di Pemprov Aceh, bukan kewenangan Pemkab Aceh Utara.

"Menurut BPBA, bahwa DED untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto, dan Krueng Pirak sudah ada. Semoga ini bisa terealisasi. Bapak Pj Bupati Aceh Utara telah meminta Kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait tentang penanggulangan banjir di Aceh Utara," pungkasnya.

Di akhir pertemuan, disepakati bersama tentang pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPRK Aceh Utara, di antaranya: 

1. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera mungkin menyelesaikan penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

2. Mendorong Pemkab Aceh Utara untuk melakukan pertemuan khusus dengan Ketua dan Anggota DPRA serta Pemerintah Aceh terhadap penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya. (*)

* Reporter : Ahmad Mirzda | Editor : Fathur Rozi