Antisipasi Tindak Pidana Korupsi, Pemkab Jember Gandeng KPK

Narasinews.id - JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) datang ke Jember. Tujuanya untuk melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) terkait pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Acara tersebut berlangsung di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (9/11/2022). 

Kehadiran rombongan pejabat anti rasuah tersebut dipimpin langsung Direktorat III Koordinasi Supervisi Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Korwil III Kabupaten Jember, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama.

Hadir dalam acara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto, Ketua DPRD  Itqon Syauqi beserta jajarannya, staf ahli, Kepala Inspektorat Ratno C. Sembodo serta jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Jember. 

Bupati Jember dalam sambutannya menyampaikan, ucapan selamat datang dan  terima kasih kepada Tim Monev KPK RI yang terus memberikan arahan dan support untuk membangun Kota Tembakau yang lebih baik lagi. Arahan yang strategis dari Tim Monev tentu sangat membantu dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Bupati terkait dengan koordinasi pemberantasan TPK Tahun 2022, lalu dilanjutkan dengan Tematik APBD TA 2022, PBJ TA 2022, serta evaluasi optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak daerah yang meliputi pajak bumi bangunan, BPHTB, dan pajak lainnya yang menjadi kewenangan Pemkab Jember.

"Upaya Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2 -red). Diantaranya dengan melakukan perbaikan data base secara berkala, pembuatan aplikasi peta web GIS untuk memudahkan deteksi objek pajak uji coba peta PTSL kedalam aplikasi Web GIS, melakukan update data bangunan, mengintegrasikan pendataan digital Monitoring (pencetakan daftar tunggakan pada SPPT), dan menyediakan SPPT secara online melalui Aplikasi Android J-MBAKO," ungkap Bupati. 

Sementara itu, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa KPK hadir melakukan Monev terkait dengan tata kelola pemerintah di Kabupaten Jember. Tercatat, ada delapan area yang akan dievaluasi. Lalu, akan terus dievaluasi ke depannya.

"Dari delapan area tersebut, sebenarnya bupati sudah berusaha melakukan berbagai macam perbaikan. Namun, kami akan terus melakukan  evaluasi seperti pengelolaan aset, penyerahan aset kepada pengembang, dan motivasi ASN kami tingkatkan. KPK mendorong ASN untuk tetap fokus pada tujuan organisasi," papar Bahtiar.

"KPK akan melakukan monev terutama penggunaan keuangan daerah dan kewenangan yang dimiliki baik individu, kepala dinas, maupun bupati. Kami memastikan tidak ada budaya korupsi sehingga penggunaan kewenangan maupun keuangan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai," terangnya. 

Pihaknya juga meminta pimpinan DPRD untuk terus berkolaborasi dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Jember yang ramah lingkungan untuk menyejahterahkan masyarakat. "Selain itu, kami meminta inspektorat harus respons dengan aduan masyarakat. Jika ada aduan berikan respons untuk pengawasan dari eksternal, inspektorat wajib aktif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan," tandasnya.

Seusai melaksanakan Monev, rombongan bergeser ke Aula PB Sudirman untuk melaksanakan Sosialiasi Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System (WBS). Pada kegiatan yang digelar secara internal itu, banyak pula pejabat yang hadir.

Mulai Bupati Jember Hendy Siswanto, jajaran pimpinan OPD Jember, para camat dan sejumlah kepala desa, para asisten, jajaran direktur RSD, hingga sejumlah pejabat eselon III dan eselon IV Pemkab Jember. (adv/*) 

*Reporter : Imam Tahrir | Editor : Fathur Rozi