Prioritas Pembangunan Klaten 2025: Infrastruktur, UMKM, dan Kesejahteraan

Prioritas Pembangunan Klaten 2025: Infrastruktur, UMKM, dan Kesejahteraan

KLATEN, NARASINEWS.ID – Bupati Klaten, Sri Mulyani, memaparkan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2025 dalam Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2025. Forum tersebut diadakan di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Rabu (17/1/2024).

Salah satu isu yang menjadi fokus Bupati adalah perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat proyek Jalan Tol Solo-Jogja. Proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategi Nasional (PSN) yang berdampak pada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional di Klaten.

“Kita harus memperbaiki jalan-jalan yang rusak karena tol. Tahun ini sudah ada anggarannya, tinggal eksekusinya. Tahun 2025 kita fokus pada infrastruktur jalan yang terkena dampak PSN. Untuk jalan provinsi dan nasional, kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar segera ditangani,” katanya.

Bupati juga mengutamakan program rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan jambanisasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap anggaran daerah untuk program ini dapat ditingkatkan agar bisa menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar perekonomian daerah. Ia berencana untuk membina UMKM lokal agar bisa bersaing dan berkembang, terutama di rest area tol yang ada di wilayah Klaten.

Bupati juga menetapkan target penurunan angka kemiskinan dan stunting di tahun 2025. Ia ingin angka kemiskinan turun menjadi 11 persen dari 12,33 persen, dan angka stunting turun menjadi 10 persen dari 14,65 persen. Ia menyadari bahwa target ini tidak mudah dan memerlukan kerja keras dari semua pihak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, menambahkan bahwa perancangan RKPD harus didasarkan pada prinsip efektivitas, ekonomis, dan efisiensi. Ia mengusulkan agar penyusunan anggaran tidak lagi berdasarkan sektor, melainkan berdasarkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia berharap hal ini bisa mengoptimalkan semua kebutuhan pembangunan daerah. (anis)