Pansus Pengawasan Pilkada Dikhawatirkan Jadi Alat Politik di Situbondo

NARASINEWS.ID - Rencana pembentukan Pansus Pilkada di Kabupaten Situbondo mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Banyak yang khawatir Pansus Pengawasan Pilkada menjadi alat kepentingan politik salah satu pasangan calon (Paslon). Apalagi sempat ramai banyaknya anggota dewan yang diduga menjadi tim sukses (Timses) jelang Pilkada 2024.

Salah satu pengacara muda asal Situbondo, Dwi Anggi Septiawan, mempertanyakan tujuan dari rencana pembentukan Pansus Pengawasan Pilkada. Mengapa baru sekarang rencana itu ada? Bukankah sudah ada Bawaslu.

Anggi mengatakan Bawaslu memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan Pilkada. Bahkan pengawas di tingkat kecamatan, desa hingga TPS juga memiliki peran penting.

"Jadi buat apa adanya Pansus Pilkada 2024 ini? Apakah ada unsur ke politik? Apa ada suatu tujuan tertentu oleh salah satu paslon, kita kan tidak tahu. Lebih baik kita mempercayai dengan adanya suatu pengawasan tersebut kepada instansi atau Bawaslu," terangnya, Sabtu (12/10/2024).

Anggi juga menjabarkan potensi negatif pembentukan Pansus. Di antaraya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pansus itu. Mengingat ada beberapa anggota DPRD yang menjadi tim sukses.

"Takut ditunggangi dengan hal-hal yang sifatnya politik demi kemanangan, atau ambisius kemenangan salah satu calon. Jadi merugikan calon lainnya," ujarnya.

Sehingga lebih baik pengawasan diisi orang netral. Yakni dengan mempercayakan kepada Bawaslu. Di sana ada sumpah dan komitmen untuk manjadi anggota Bawaslu.

"Dengan adanya pansus tersebut, dengan cawe-cawe tersebut atau pembentukan Pansus, sikap ketidakpercayaan ada. Karena dengan adanya dia membentuk Pansus, kenapa? Apa alasannya?," jelasnya.

Padahal kata Anggi, Bawaslu memiliki peran penting di Pilkada dari tahun ke tahun. Bawaslu juga bisa menindaklanjuti laporan pelanggaran dari kedua belah pihak.

Anggi mengusulkan, dewan lebih fokus kepada tugasnya saat ini. Jika memang ada dewan yang jadi tim sukses, silahkan fokus terhadap calon yang diusung. Bukan malah melakukan sesuatu yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari suatu lembaga.