Massa Desak APH Usut Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Jawa Barat

NARASINEWS,ID - Ratusan massa gerudug Kantor Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan atas adanya dugaan mafia proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar).

Ratusan massa tersebut tergabung dalam Aliansi Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi demo di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Selasa (9/7/2024). Tidak hanya di Gedung Sate, unjuk rasa juga dilakukan di depan Kantor DPRD Jabar, Kejati Jabar, Disdik Jabar. Jumlah massa aksi mencapai dua ratus orang.

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan. Di antaranya desakan agar aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan mafia proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, massa membakar ban, membawa spanduk bertuliskan tuntutan serta menggelar drama teatrikal terkait Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Koordinator Aktivis Jaringan kolisi Anti Korupsi, Agus Satria menuntut komitmen dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas KKN.

"Untuk melakukan penegakan supremasi hukum haruslah kita dukung bersama dalam bentuk aksi kongkrit dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa," tutur Agus.

Pihaknya yang juga masuk ke dalam Aliansi Aktivis Anak Bangsa, ikut mengamati memantau dan mengawasi apa yang terjadi di pemerintahan. Agus menduga bahwa Pemprov Jawa Barat sedang dalam kondisi darurat korupsi.

"Banyak kasus korupsi yang terjadi di Pemprov Jawa Barat. Sehingga menjadikan kerugian keuangan negara serta merugikan masyarakat secara tidak langsung," ungkap dia.

Agus mengatakan bahwa pihaknya tak sembarangan membawa itu dugaan korupsi dan mafia proyek itu. Pasalnya, dia juga membawa bukti-bukti dugaan korupsi."Kami akan menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada pihak KPK RI, Kejagung RI dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," tegas Agus.

Ia berharap aksi yang dilakukan ratusan orang hari ini mendapat perhatian. Bahkan laporan pengaduan yang nantinya akan disampaikan, bisa segera ditindaklanjuti. "Harapan Kami agar laporan atau aduan yang disertai permintaan ini dapat diterima oleh pemrov Jabar, pemerintah pusat maupun APH dan segera ditindaklanjuti, demi terjadinya perubahan yang lebih baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.