Indonesia Dorong Negara Asia Afrika Jadi Mitra Dialog Global

Narasinews.id, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna Hamonangan Laoly, mengajak negara-negara amggota Asian – Africa Legal Consultative Organization (AALCO) aktif  menjadi mitra dialog sejajar dengan organisasi global lain.

Hal ini disampaikan Yasonna di depan para duta besar negara anggota AALCO, dalam acara breakfast meeting di Jakarta, Senin (2/10/2023). 

Di sini, Yasonna menegaskan AALCO memiliki kekuatan besar untuk menyuarakan kepentingan mereka di berbagai bidang. 

AALCO merupakan hasil dari KTT Asia-Afrika yang digelar di Bandung 1955. Resmi berdiri setahun kemudian.

AALCO pun rutin tiap tahun mendiskusikan isu-isu di berbagai bidang seperti hukum internasional, laut, dagang, dan lainnya, melalui forum annual session. 

Tahun ini, the 61st AALCO Annual Session akan digelar di Bali, tanggal 16-20 Oktober 2023. 

“Forum ini sebagai wadah yang tepat bagi Indonesia dan anggota AALCO untuk membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global. AALCO harus jadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Posisi tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan negara-negara Asia-Afrika,” ujar Yasonna.

Beberapa agenda pembahasan utama dalam The 61st AALCO Annual Session nanti antara lain isu-isu pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing. 

Terkait illegal fishing, Indonesia mengajukan concept note sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara.

Selama ini, isu illegal fishing dianggap masalah  administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir.

Dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar, dimana Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar. 

Sebuah laporan lain menyatakan illegal fishing mengakibatkan kerugian US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika, termasuk Gambia dan Senegal, anggota AALCO. 

“Melihat besarnya dampak finansial kegiatan illegal fishing, kami mengajak negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai sebuah kejahatan terorganisir lintas negara yang bisa dijerat hukum internasional. AALCO harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata. Kerjasama dan dukungan antar negara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, tidak semakin tergerus,” kata Menkumham.

*Program Pendukung The 61st AALCO Annual Session*

Selain sidang-sidang pembahasan berbagai isu penting di atas, gelaran The 61st AALCO Annual Session setiap harinya juga diisi beberapa side events dan program pendukung antara lain Business and Investment Forum, Asset Recovery, International Humanitarian Law, dan Hague Conference on Private International Law. Kegiatan di atas diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel yang menghadirkan pembicara ahli dari dalam dan luar negeri. 

Program pendukung lainnya yang digelar selama acara berlangsung adalah pameran 60 booth yang menampilkan produk kerajinan lokal, maupun booth dari perwakilan kementerian/lembaga yang berpartisipasi pada pertemuan tahunan AALCO. 

“Berbagai pembahasan pada sesi side events menjadi bagian menarik dari kegiatan ini. Kami berharap hasil diskusi ini bisa masuk menjadi agenda pembahasan sesi tahunan di tahun-tahun mendatang. Berbagai pembahasan di sidang sesi tahunan kami harapkan bisa menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa dibawa dalam dialog di tingkat global bersama dengan organisasi lain seperti PBB atau badan dunia lainnya. Rekomendasi ini menjadi sikap AALCO terkait isu yang menjadi perhatian negara anggota agar bisa ditindaklanjuti dengan melahirkan kebijakan internasional yang favourable,” tutur Yasonna. 

Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan The 61st AALCO Annual Session bisa dilihat di www. https://www.aalco.int/.