Hasil Mubes II LMA Suku Matbat di Salafen Ditolak Puluhan Marga Matbat di Misool

Narasinews.id, RAJA AMPAT - Pelaksanaan Musyawarah Besar Lembaga Masyarakat Adat (LMA) ke-II Suku Mtbat di Kampung Salafen, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat dinilai cacat hukum. Hal itu karena peserta musyawarah tidak representatif.

Selain peserta yang tidak representatif, pelaksanaan mubes kali ini juga diduga sarat akan kepentingan politik individu atau kelompok tertentu . Buntut dari pelaksanaan musyawarah yang terkesan sepihak itu, sejumlah perwakilan marga yang juga berasal dari rumpun Matbat mempertanyakan perihal apa sehingga marga-marga Matbat lainya tak dilibatkan dalam musyawarah tersebut.

Bahkan protes dari marga-marga Matbat yang tidak dilibatkan dalam mubes ini nyaris diwarnai cekcok dengan penyelenggara kegiatan. Beruntungnya peristiwa tersebut bisa dilerai dan dimediasi oleh pihak kepolisian setempat.

Sebelumnya, perwakilan Marga-marga yang tidak dilibatkan itu mendatangi arena mubes di kampung Salafen pada saat pembukaan hingga mempertanyakan perihal apa sehingga mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah itu. Namun, pihak penyelenggara mubes nampaknya tak dapat memberikan jawaban yang memuaskan.

Pelaksanaan mubes ke II ini juga diduga didalangi oleh Cristian Thebu. dengan adanya intervensi yang masif yang digencarkan itu, maka menciptakan retakan dalam rumpun Matbat. Sebab itu, Cristian Thebu harus bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi di atas tanah batan mee.

"Cristian Thebu harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi di atas tanah Matbat.dan kami menolak seluruh hasil mubes II yang digelar di kampung Salafen,Misool Utara", ucap Toyib Macap, salah satu perwakilan dari marga Macap, saat dihubungi Via telepon pada Senin (3/4/2023).

Cristian Thebu juga diminta untuk menjelaskan asal usul seluruh marga yang tersebar di atas tanah Matbat dan berhenti mengintervensi masyarakat adat suku Matbat se- Misool Raya.

Tuntutan serupa juga diutarakan oleh Amir Wihel, salah satu perwakilan marga Wihel di kampung Waigama Misool Utara, pasalnya, Marga Wihel juga dengan tegas menolak seluruh hasil mubes II tersebut dan meminta oknum yang bertanggung jawab pada mubes itu untuk tidak melakukan provokasi dan memanipulasi marga-marga Matbat di Misool secara keseluruhan.

Kaitannya dengan Pelaksanaan mubes itu, sumber lain juga menyatakan bahwa marga-marga di sejumlah kampung Matbat di wilayah Misool juga tidak dilibatkan dalam mubes itu. Sebab itu, pelaksanaan mubes dinilai sepihak dan tidak mewakili seluruh masyarakat adat Matbat di kepulauan Misool.

"Lantas ini kepentingan siapa?. Kita tahu semua ada momentum besar di depan kita, ada penjaringan anggota DPRK dan juga ada MRP Papua Barat Daya. Oknum-oknum tertentu sengaja menjadikan LMA Matbat sebagai instrumen politik demi kepentingan segelintir orang atau golongan tertentu", ucap Salah Wihel.

Selain dua marga dari rumpun Matbat tersebut, puluhan marga Matbat lainya di Misool juga menolak hasil mubes II yang digelar di kampung Salafen,Misool Utara karena tidak prosedural.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa pelaksanaan kegiatan mubes tersebut juga tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah daerah. Jika demikian, maka pelaksanaan mubes II di kampung Salafen adalah kegiatan ilegal dan pelakunya harus bertanggung jawab secara hukum maupun secara adat.

Terkait dengan kegiatan mubes yang diduga ilegal itu, Abdullah Macap, salah satu anak adat Matbat dari marga Macap , meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Raja Ampat,untuk mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan menolak seluruhnya hasil Mubes II LMA Suku Matbat.

Hal ini kata dia, agar tidak ada perpecahan di internal masyarakat adat suku Matbat di Misool. Namun, jika ini dibiarkan, maka sudah pasti pihak lain yang menang dan tersenyum karena berhasil menciptakan politik pecah belah di antara masyarakat adat Matbat. (*) 

Reporter : Mohammad A.M | Editor : Fathur Rozi