Bupati Kediri Ingatkan Penyaluran BLT BBM Tepat Sasaran

Narasinews.id, KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menggelar rapat penyaluran BLT BBM dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan bantuan tersebut, Selasa (27/9/2022). Acara tersebut berlangsung di Kantor Pemkab Kediri.

Pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menegaskan, penyaluran BLT BBM harus tepat sasaran. “Saya minta dan menghimbau bagi teman-teman kepala desa, perangkat desa, RT, RW untuk tidak memberikan Bansos kepada keluarga atau sanak saudaranya. Kecuali yang bersangkutan memang betul-betul membutuhkan,” ucapnya.

Untuk itu, Mas Dhito menyampaikan, kepada jajarannya untuk lebih teliti dalam penyaluran BLT BBM ini. “Hati-hati dalam menentukan penerima bantuan sosial,” imbuhnya.

Mas Dhito melanjutkan, jumlah aduan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran lebih banyak dibandingkan dengan komplain terkait kerusakan jalan. “Dalam sehari bisa mencapai 50 aduan Bansos,” bebernya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri akan melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data penerima BLT BBM. Rencana kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 17 sampai 31 Oktober 2022.

Dalam pelaksanaan itu, Mas Dhito bakal menyiapkan tim untuk melakukan Verval ulang. “Khawatirnya bila data yang diterima dari desa langsung dikirimkan ke pemerintah pusat tanpa verifikasi ulang masih terjadi penyaluran tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Sementara itu, dalam rapat tersebut dari 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri diketahui masih ada 107 desa di 26 yang belum mengirimkan verifikasi penerima BLT BBM.

Dari data itu, paling banyak di Kecamatan Mojo sebanyak 20 desa, Plemahan 16 desa, Puncu 8 desa, Gurah, Kayen Kidul, Pare dan Plosoklaten masing-masing 6 desa.

Untuk itu, Mas Dhito mengistruksikan kepada Inspektorat dan DPMPD agar mengingatkan Camat di kecamatan tersebut. “107 desa ini wajib selesai sebelum tanggal 17 Oktober. Kalau tidak selesai berarti saya anggap Camat dan kepala desanya tidak bekerja,” terangnya.

Dalam Verval ini itu, Mas Dhito meminta kepolisian, kejaksaan dan inspektorat membantu proses pengawasan, pemantauan, evaluasi dan mengawal. Sehingga penyaluran BLT BBM bisa tepat sasaran.

“Masyarakat yang boleh menerima bantuan merupakan mereka yang masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial -red),” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana, mengungkapkan pada tahun 2022 jumlah DTKS ada sebanyak 47 persen atau 782.101 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Kediri.

Jumlah itu, lanjut Dyah, turun bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sekitar 53 persen. “Jadi pada Desember ada kemungkinan nama-nama yang kemarin (saat penyaluran BLT BBM -red) menerima akan terhapus, dan itu yang memang tidak layak menerima,” urainya.

Sebagaimana diketahui, total anggaran yang digelontorkan untuk BLT BBM sekitar Rp100 miliar. Dana tersebut dari pemerintah pusat Rp73 miliar dan Pemkab Kediri Rp27 miliar. (adv/*)

*Reporter: Fedho | Editor: Fathur Rozi