Politik & Pemerintahan

Wanti -wanti PSU Banjarbaru,Wamendagri : Jangan Terjadi Pelanggaran Baru Yang Bisa Memicu PSU Berikutnya

Bima mengatakan dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 24 penyelenggaraan PSU di seluruh Indonesia dengan total biaya sekitar Rp700 miliar.

Hasbi - Narasinews JakartaHasbi - Narasinews Jakarta
Apr 19, 2025 - 09:45
 0
Wanti -wanti PSU Banjarbaru,Wamendagri : Jangan Terjadi Pelanggaran Baru Yang Bisa Memicu PSU Berikutnya
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, bersama Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin; Penjabat Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil; Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, serta Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, saat melepas secara simbolis distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU).Foto,Antara

Narasinews.id,JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pelaksanaan PSU kota Banjarbaru harus benar-benar berjalan baik agar tidak terjadi pelanggaran baru yang dapat memicu PSU berikutnya.

" Kita inginkan pelaksanaan PSU Banjarbaru ini benar-benar berjalan baik tidak ada terjadi lagi pelanggaran baru, sehingga tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU) lagi," tegas Bima Arya saat melepas distribusi logistik PSU tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada Kota Banjarbaru 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (18/4).

Bima mengatakan dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 24 penyelenggaraan PSU di seluruh Indonesia dengan total biaya sekitar Rp700 miliar.

Menurutnya, biaya tersebut adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk suksesnya penyelenggaraan PSU.

Dirinya mengapresiasi kerja keras pihak penyelenggara yang telah berikhtiar maksimal untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran yang berujung pada PSU lanjutan. Selain itu, Bima juga mengharapkan gugatan terhadap PSU yang sudah terlaksana di sejumlah daerah tidak berujung pada PSU kembali.

" Mudah-mudahan gugatan itu tidak kemudian dikabulkan, dieksekusi menjadi PSU lagi," kata Bima dikutip dari CNN Indonesia.

Bima juga mengingatkan kepala daerah terpilih akan memegang peran strategis dalam menjalankan program prioritas nasional dan daerah. Oleh karenanya, PSU tidak boleh menghambat akselerasi pembangunan.

"Jangan sampai yang PSU ini,jadi agak terlambat di belakang. Kita ingin semuanya terakselerasi, Mudah-mudahan tidak ada celah bagi PSU di atas PSU Banjarbaru ini," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya distribusi logistik dan sosialisasi kepada pemilih. Semua pihak juga diminta untuk memastikan kelancaran setiap tahapan mulai pencoblosan hingga penghitungan suara.

Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang kondusif dan menyiapkan mitigasi terhadap potensi gangguan sosial maupun bencana.

"Mitigasi apabila di lapangan terjadi persoalan, baik sosial maupun bencana alam, saya yakin sudah juga diantisipasi penghitungan dan lain-lain," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel Andi Tenri Sompa menjelaskan bahwa KPU Kota Banjarbaru saat ini mengalami kekosongan kepemimpinan setelah DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner karena melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

 "Oleh karena itu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan diberikan arahan dan perintah oleh KPU RI untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru hingga terpilihnya atau keluarnya SK KPU Banjarbaru yang baru," ujarnya.

Andi menuturkan MK memerintahkan PSU dilaksanakan untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Banjarbaru. PSU mencakup seluruh wilayah administratif, yaitu lima kecamatan dan 20 kelurahan. Total terdapat 403 TPS, termasuk enam TPS yang berada di lokasi khusus.

PSU Banjarbaru berlangsung pada Sabtu, 19 April 2025, dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 195.819 pemilih.

"Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyatakan bahwa kita harus melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap TPS di Kota Banjarbaru," jelasnya.

Tags:

Previous Article

UPT PPP Tamperan bersama Stakeholder Membahas Zonasi Kapal

Next Article

Dr. Ribka Tjiptaning: ‘Nakes Harus Ramah & Profesional' dalam Talk Show Penuruna...

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Hasbi - Narasinews Jakarta
Hasbi - Narasinews Jakarta

Related Posts

AHY Bertandang ke IKN, Ada Tugas Khusus?

AHY Bertandang ke IKN, Ada Tugas Khusus?

Roby Jawa Barat Aug 19, 2024  0

Puan Maharani Jadi Bintang dalam Konsolidasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jatim

Puan Maharani Jadi Bintang dalam Konsolidasi Relawan Ga...

Narasinews Oct 21, 2023  0

KPK Tak Hadiri Sidang, Pengacara Karna Suswandi Yakini Penetapan Tersangka Langgar Hukum

KPK Tak Hadiri Sidang, Pengacara Karna Suswandi Yakini ...

Narasinews Nov 11, 2024  0