BerandaNasionalHukumWarga Minta APH Soroti Persoalan Uang Pajak di Desa Darsono

Warga Minta APH Soroti Persoalan Uang Pajak di Desa Darsono

Narasinews.idJEMBER – Adanya beban tagihan lama dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022 yang dilayangkan kepada Masyarakat wajib pajak (WP) di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, memantik amarah sejumlah warga. Sebab mereka merasa sudah melunasi pembayaran PBB yang ditanggungkan dengan bukti lembaran SPPT.

Warga pun meminta agar aparat penegak hukum (APH) ikut memonitor persoalan tersebut. Jika memang terbukti ada pelanggaran hukum, mereka berharap ada sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Suratin, warga Dusun Gading, Desa Darsono, sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di desanya itu. Lebih-lebih muncul dugaan adanya oknum-oknum yang melakukan korupsi terhadap uang pajak dari masyarakat.

“Tentu itu harus diproses hukum. Warga berhak mendesak APH. Perangkat desa yang terlibat juga bisa dibuatkan berita acara atau dinonaktifkan,” ujarnya kepada Jurnalis Narasinews.id, Selasa (2/8/2022).

Suratin pun berharap, pernyataannya itu bisa segera mendapat respon dari APH. Agar persoalan uang pajak di Desa Darsono bisa segera ada kejelasan.

“Kalau tidak ada respon dari pihak-pihak terkait, kami akan melakukan demonstrasi ke Balai Desa dan Kecamatan untuk meminta keadilan. Mengingat warga yang merasa dirugikan sangat banyak. Jumlahnya mencapai puluhan orang,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya. Salah seorang warga yang enggan disebut namanya meminta APH ikut serta dalam upaya pemberantasan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Termasuk jika di dalamnya ada oknum perangkat desa.

“Harus dikawal sampai tuntas ke akar-akarnya. Harus diungkap,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Darsono dibuat kaget oleh beban tagihan lama dalam SPPT-PBB tahun 2022 yang dilayangkan kepada masyarakat wajib pajak. Padahal sejumlah WP di Desa Darsono sudah melunasi pembayaran PBB yang ditanggungkan.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Desa (Kades), Holik, masih belum bersedia memberikan komentar apapun. Sedangkan Kepala Dusun (Kasun) Teratai, Wahyu, mengaku uang tagihan pajak di setorkan ke bendahara PBB desa. Dan bendahara PBB, Yani, mengaku hanya menerima data tagihan dari Kasun yang kemudian di entry sebagai update data. (nul/liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular