BerandaPolitikDPRDTak Hadiri Paripurna, Abdul Aziz Dicopot dari Jabatannya Sebagai Ketua Fraksi GIS

Tak Hadiri Paripurna, Abdul Aziz Dicopot dari Jabatannya Sebagai Ketua Fraksi GIS

Narasinews.id – SITUBONDO – Penundaan rapat paripurna pembubaran dua Perusda di Situbondo akibat tidak terpenuhinya kuota forum (Kuorum) berbuntut panjang. Sejumlah anggota dewan dari Partai Gerindra Kabupaten Situbondo mendapat ancaman serius dari pimpinannya sendiri, Djaenur Ridho.

Pria yang menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Situbondo ini bahkan nekat mencopot  Abdul Aziz dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS), Rabu (6/7/2022). Posisi Abdul Aziz kemudian diganti oleh Syamsi Ika Sari, yang juga anggota DPRD dari Partai Gerindra.

Pergantian posisi tersebut dibacakan oleh Sekretaris DPRD Situbondo, Sugeng Yuwono. Dengan lantang, pria yang akrab disapa Sugeng ini membacakan Keputusan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Situbondo di hadapan para politisi dari partai lain. Setelah itu, baru diputuskan penundaan rapat paripurna pembubaran dua Perusda di Situbondo dan sejumlah agenda lainnya.

“Ya langsung dicopot. Karena kita sudah melihat dia membalelo. Padahal yang membuat undangan untuk hadir hari ini adalah Ketua Fraksi. Tapi dia malah tidak hadir sendiri,” jelasnya.

Menurut Djaenur, sikap tegas yang dia ambil harus menjadi pelajaran untuk anggota lain. “Agar ke depan tunduk dan patuh terhadap keputusan partai,” jelasnya.

Djaenur menambahkan, sikapnya terkait ketidakhadiran para anggota Fraksi GIS tidak hanya selesai di pencopotan jabatan Pimpinan Fraksi. Namun lebih dari itu, Djaenur mengaku masih akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota-anggota fraksi yang juga tidak hadir.

“Setelah ini pasti ada pencopotan AKD-AKD (alat kelengkapan dewan-red) bagi mereka yang tidak hadir,” terangnya.

Pantauan Narasinews.id, rapat paripurna yang dilaksanakan pada 6 Juli 2022 itu rencananya akan  membahas dan melakukan persetujuan terhadap sejumlah hal. Antara lain Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, serta Raperda tentang pembubaran Perusda Pasir Putih dan Banongan.

Hanya saja, karena banyak wakil rakyat yang tidak hadir, acara tersebut tidak bisa dilakukan. Pasalnya, jumlah anggota DPRD yang ada di forum tidak mencapai kuota yang sudah ditentukan (tidak kuorum). (liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular