BerandaNasionalSudah Dianggarkan Rp200 Juta, Mantri di Situbondo Masih Enggan Bekerja?

Sudah Dianggarkan Rp200 Juta, Mantri di Situbondo Masih Enggan Bekerja?

Narasinews.idSITUBONDO – Kinerja sejumlah mantri dalam menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menimpa ternak warga di Kabupaten Situbondo mendapat perhatian khusus dari Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo, Janur Sasra Ananda. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengaku mendapat kabar kurang sedap terkait kinerja petugas lapangan itu.

Di mana, dalam satu minggu terakhir, sejumlah mantri enggan melaksanakan tugasnya dengan baik. Khususnya dalam mengupayakan pemberantasan PMK. Diduga kuat, semua itu dipicu kekhawatiran tidak adanya anggaran untuk membayar kerja keras mereka.

Padahal, kata Janur, dugaan tersebut tidaklah benar. Legislator tiga periode ini bahkan menjamin bahwa anggaran untuk para mantri atau petugas lapangan di masa PMK sudah disediakan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai ratusan juta.

“Memang yang belum tersedia adalah biaya operasional untuk kesejahteraan para petugas lapangan. Tapi saya pastikan, anggaran untuk para petugas lapangan kurang lebih Rp200 juta. Nominal tersebut sudah diajukan dan sudah ditandatangani oleh eksekutif,” terangnya.

Untuk realisasi pencairan anggarannya akan dilakukan setelah pekerjaan selesai. “Karena ini sifatnya SPJ rampung. Jadi pekerjaan dilaksanakan, administrasi sambil jalan. Insyaallah segera cair,” tuturnya.

Sementara sumber dananya sendiri berasal dari belanja tidak terduga (BTT). “Kita menyiapkan semua itu melalui BTT. Dan itu boleh di saat-saat seperti ini (di masa wabah- red),” ungkap pria yang menjabat sebagai anggota DPRD Situbondo ini.

Lebih lanjut, Janur memaparkan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa para mantri sudah sekitar satu minggu tidak melaksanakan tugasnya di lapangan. Seperti vaksinasi terhadap hewan ternak. “Padahal vaksinnya sudah siap,” tuturnya.

Karena itu, Janur meminta mereka segera turun ke lapangan dan bertanggung jawab agas amanah yang diemban.

“Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah wabah. Penanganannya harus cepat. Kita terikat dengan undang-undang wabah. Persisinya UU 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Di mana pelaksanaannya sudah diatur oleh hukum yang berlaku,” paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), Kholil, belum memberikan jawaban terkait pernyataan politisi dari partai berlogo bintang mercy itu. Sebab saat dihubungi via handphone sekitar pukul 20.31, yang bersangkutan tidak menjawab. (liz)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular